Share This

Keselamatan Kerja

Pasalnya UU itu hanya menjatuhkan sanksi 3 bulan penjara dan denda Rp 100 ribu bagi perusahaan yang lalai.

OPINI , EDITORIAL

Rabu, 01 Nov 2017 05:06 WIB

Kebakaran pabrik kembang api di Kosambi, Bekasi

Kebakaran pabrik kembang api di Kosambi, Bekasi (Foto: Antara/Muhammad Iqbal)

Sebanyak 49 nyawa pekerja melayang akibat kebakaran di lokasi pabrik kembang api di Kosambi Kabupaten Tangerang, Banten. Kepolisian menetapkan 3 orang sebagai tersangka - pekerja,  pengelola dan pemilik pabrik. Kepolisian menjerat mereka dengan pasal Undang-Undang Pidana dan juga Ketenagakerjaan. Pasal dalam UU Pidana dan Ketenagakerjaan itu sama-sama mengancam kurungan penjara 5 tahun bagi tersangka yang lalai, yang menyebabkan hilangnya nyawa dan mempekerjakan anak.   

Kebakaran itu pula yang menjadi bahasan rapat kerja DPR dengan Kementerian Tenaga Kerja kemarin. DPR mendesak pemerintah segera merevisi Undang-Undang tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Kata DPR, sanksi dalam aturan itu tak lagi relevan. Pasalnya UU itu hanya menjatuhkan sanksi 3 bulan penjara dan denda Rp 100 ribu bagi perusahaan yang lalai. Ancaman yang ringan itu, menurut DPR, jadi sebab perusahaan abai dengan keselamatan pekerja.

Revisi aturan yang berusia hampir 50 tahun itu bisa jadi keniscayaan. Butuh waktu yang tak sebentar untuk merevisi sebuah undang-undang. Saat ini yang mendesak adalah melakukan evaluasi terhadap pengawasan keselamatan kerja yang dilakukan kementerian atau dinas ketenagakerjaan. Para petugas negara itu mesti mengecek lagi perusahaan-perusahaan terutama yang berisiko tinggi terjadi kecelakaan kerja.

Catatan BPJS Ketenagakerjaan pada 2015 kasus kecelakaan kerja mencapai lebih 100 ribu kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak lebih dari 2.375 orang. Pemerintah bisa mulai dengan menggandeng serikat pekerja untuk memastikan perusahaan menjamin kesehatan dan keselamatan pekerjanya. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.