Share This

Anggaran KPU Balikpapan Naik Menjadi Rp 24 Miliar

Jumlah ini masih kecil jika dibandingkan dengan anggaran yang diajukan KPU Balikpapan sebesar Rp 30 miliar.

BERITA , NUSANTARA

Minggu, 12 Nov 2017 16:22 WIB

Anggaran KPU Balikpapan Naik Menjadi Rp 24 Miliar

Foto: kemendagri.go.id

KBR, Balikpapan – Anggaran KPU Balikpapan untuk pemilihan gubernur Kalimantan Timur naik menjadi sekitar Rp 24 miliar dari sebelumnya Rp 21 miliar. Ketua KPUD Kota Balikpapan Noor Toha mengatakan hal tersebut dikarenakan ada format baru dari KPU Pusat terkait penyusunan anggaran. Kendati demikian, jumlah tersebut masih kecil jika dibandingkan dengan anggaran yang diajukan KPU Balikpapan sebesar Rp 30 miliar.

Kenaikan anggaran juga terjadi di 9 KPU Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur lainnya.

“Kemarin kan anggaran sudah disusun, sudah rapi. Ternyata dari KPU Pusat format untuk anggaran harus sesuai dengan surat dari KPU. Makanya dengan adanya format baru otomatis kan nanti konsekuensinya ada penyesuaian anggaran,” ujar Noor Toha, Minggu (12/11).

Noor Toha  menambahkan anggaran pemilihan gubernur Kalimantan Timur bagi KPU Kabupaten/Kota berbeda-beda tergantung luas dan kondisi wilayah. Dia mencontohkan anggaran KPU Kabupaten Kutai Kertangera lebih besar dibandingkan KPU Balikpapan karena jumlah kelurahannya lebih besar.  

Meski anggaran KPU Daerah di 10 kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, anggaran bagi KPU Provinsi masih tetap sebesar Rp 310 miliar. 

Editor: Sasmito

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.