Seleksi Capem KPK, Pemerintah tak Siapkan Skenario Lain Bila DPR Tolak Memilih

Pemerintah berharap Komisi Hukum DPR bisa segera memilih calon pemimpin KPK yang diajukan pemerintah.

BERITA | NASIONAL

Jumat, 27 Nov 2015 19:57 WIB

Author

Erric Permana

Seleksi Capem KPK, Pemerintah tak Siapkan Skenario Lain Bila DPR Tolak Memilih

Menteri Sekretaris Negara Pratikno (Sumber: Setneg)

KBR, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui pemerintah khawatir belum terpilihnya calon pemimpin KPK yang diajukan Pansel. Meski Demikian, dia mengklaim pemerintah belum menyiapkan skenario lain jika Komisi Hukum DPR tidak memilih nama calon yang diajukan.

Dia berharap Komisi Hukum DPR bisa segera memilih calon pemimpin KPK yang diajukan pemerintah.

"Iya itulah mengapa pemerintah berharap DPR segera memutuskan, pemerintah sangat consern. Presiden sangat concern walau presiden mengapresiasi sangat tinggi pada pimpinan sementara yang bekerja sangat keras ya. Tapi presiden juga mengharapkan bahwa segera ada pimpinan yang definitif," ujar Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/11).

Sebelumnya, Panitia Seleksi menyatakan tidak ada peluang DPR untuk menunda uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK. Menurut Ketua Pansel Pemimpin KPK, Destri Damayanti, dalam UU KPK tertulis DPR wajib melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap nama-nama yang sudah diserahkan oleh Presiden.

Kata Destri, bahkan UU itu juga menyebut kalau DPR tidak memiliki peluang untuk membatalkan nama-nama calon pimpinan KPK yang sudah diserahkan.

"Kembali kalau kita lihat UU KPK yang berlaku sekarang tidak ada kata-kata pembatalan. Bahkan pernyataannya adalah, DPR itu wajib memilih 10 dari nama yang telah diserahkan oleh Presiden kepada DPR," jelas Ketua Pansel KPK Destri Damayanti kepada KBR, Kamis (26/11/2015). 

Destri melanjutkan, "jadi dalam UU ini tidak ada kata-kata DPR bisa mengembalikan, memilih hanya dua atau tiga. Kalau baca undang-undang ini ya tidak ada.

Ketua Panitia Seleksi Pimpinan KPK Destri Damayanti menambahkan, DPR wajib menyerahkan nama-nama yang lolos uji kelayakan dan kepatutan pada 9 Desember mendatang. Karena kata dia, masa kerja pimpinan KPK periode sekarang akan habis pada 16 Desember mendatang.

masalah muncul ketika Komisi Hukum DPR  menunda keputusan untuk melanjutkan atau menunda proses uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK. Pembahasan tersebut akan dilanjut pada pekan depan.

Komisi Hukum DPR mempermasalahkan proses seleksi Pansel KPK. Mereka menyebut, proses yang digelar tak mengacu pada Undang-undang. Salah satunya dengan penggolongan atau pembidangan. Selain itu DPR menyoal tidak adanya wakil kejaksaan dalam daftar nama yang diloloskan pansel.

Karena itu, DPR mengancam  meminta pemerintah menggelar seleksi ulang. Padahal pemimpin KPK periode ketiga ini akan berakhir pada 16 Desember mendatang.


Editor: Rony Sitanggang  

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Valentino Rossi Akan Kembali Ke Arena Balap Pada MotoGP Eropa

Kisruh Rencana Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan KPK

Kabar Baru Jam 7

Nakesku Sayang, Nakesku Malang

Eps3. Ketika Burgermu Memanaskan Bumi