HEADLINE

Putusan Final IPT 65 Rampung Tahun Depan

"Kesimpulan awal salah satunya menyebutkan telah terjadi kejahatan kemanusiaan yang terstruktur."

KBR, Jakarta- Panita Penyelenggara Sidang Rakyat Internasional IPT untuk korban tragedi 1965, masih menunggu kesimpulan akhir dari para hakim di Den Haag Belanda. Semalam, Majelis hakim pengadilan rakyat internasional 1965, menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia serius di Indonesia setelah peristiwa 30 September 1965.

Meski begitu, Ketua Panitia IPT, Nurshyahbani Katjasungkana mengatakan hal itu merupakan kesimpulan awal dari sidang tersebut. Nantinya kata dia akhir sidang akan keluar tahun depan. Hakim, kata dia membutuhkan waktu untuk menyusun pertimbangan-pertimbangan selama sidang berlangsung.

"Putusan yang penuh itu baru tahun depan. Jadi kita belum punya rencana untuk memberitahukan kepada pemerintah dan pihak terkait. Jadi tahun depan bisa enam bulan, tiga bulan. Jadi kemarin bahannya sangat banyak, tidak mungkin menyusun pertimbangan dalam waktu satu jam," ujarnya saat dihubungi KBR, Sabtu (14/11).

Kemarin, Internasional Peopels Tibunal IPT berakhir. Hakim ketua Zak Yacoob, membacakan kesimpulan majelis hakim di Den Haag. Hakim menilai saat itu, terjadi pembunuhan para jenderal yang kemudian di buang di Lubang Buaya. Majelis juga menyatakan pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan kemanusiaan. Hakim menilai garis komando terorganisir dari atas ke bawah lembaga institusional.

Hakim juga menyatakan telah terjadi pembunuhan massal puluhan ribu orang, pemenjaraan ilegal tanpa pengadilan dan untuk waktu lama, juga perlakukan tak manusiawi terhadap tahanan. Juga terjadi penyiksaan dan kerja paksa yang menyerupai perbudakan.

Editor: Dimas Rizky

• hukum
• international peolples tribunal 1965
• Peristiwa 1965
• sidang
• den haag belanda
• berita
• Toleransi
• DKI Jakarta
• petatoleransi_06DKI Jakarta_biru