HEADLINE

DPR: Pekan Depan Kepastian Uji Kelayakan dan Kepatutan Capem KPK

"Jika tak syarat tak terpenuhi, DPR minta pemerintah bentuk panitia seleksi yang baru."

Eli Kamilah

Presiden Joko Widodo menerima laporan dari Pansel KPK. (Foto: KBR/Ais)
Presiden Joko Widodo menerima laporan dari Pansel KPK. (Foto: KBR/Ais)

KBR, Jakarta – Uji kelayakan dan kepatutan calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diputuskan pekan depan. Malam ini Komisi Hukum DPR menggelar pertemuan ketiganya dengan Panitia Pansel KPK. Ketua Komisi Hukum DPR, Azis Syamsudin mengatakan komisi hukum masih menunggu ratusan dokumen dari pansel KPK terkait capim.

Hal itu, kata Azis untuk memastikan semua calon memenuhi persyaratan. Jika tak terpenuhi, pemerintah harus membentuk ulang Pansel KPK.

“Keputusannya Senin atau Selasa pekan depan. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka dalam hal ini terdapat hal-hal yang harus direvisi, yaitu pengembalian hasil dari panitia seleksi. Untuk pansel melakukan dalam hal ini pemerintah untuk membentuk pansel kembali. Untuk membahas aturan substansi sesuai Undang-Undang yang digariskan,” jelas Ketua Komisi Hukum DPR, Azis Syamsudin, Kamis (19/11/2015).


Azis menambahkan malam ini pansel berjanji menyerahkan dokumen para capim. Azis juga akan mengecek silang aduan dari salah satu capim yang tidak lolos karena kesalahan dari Pansel. Saat ini ada delapan nama Capim KPK hasil saringan Tim Pansel yang diserahkan istana ke parlemen adalah Saut Situmorang, Surya Chandra, Alexander Marwata, Basariah Panjaitan, Agus Rahardjo, Sujanarko, Johan Budi Sapto Prabowo, dan Laode Muhammad Syarif.


Aziz mengatakan delapan nama itu nantinya bakal menjalani uji kelayakan bersama dua nama Capim KPK lain yang sudah menjalani uji kelayakan pada tahun lalu, yakni Busyro Muqaddas dan Roby Arya Brata.

Sebelumnya DPR mempersoalkan hasil kerja pansel KPK. Di antaranya menyangkut prosedur dan kepatuhan terhadan Undang-Undang. Seperti proses pendaftaran yang diperpanjang dan pengelompokan delapan calon berdasarkan empat kriteria.

Editor: Rony Sitanggang  

  • tim pansel kpk
  • dpr persoalkan prosedur
  • Ketua Komisi Hukum DPR
  • Azis Syamsudin

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!