Jadi Ketua DPR Perempuan Pertama, Ini Pidato Puan

"Kami juga mengharapkan dukungan dari masyarakat, termasuk dari para pengamat dan kalangan media massa, kami tidak antikritik,"

BERITA | NASIONAL

Rabu, 02 Okt 2019 09:49 WIB

Author

Wahyu Setiawan

Jadi Ketua DPR Perempuan Pertama, Ini Pidato Puan

Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri memberikan selamat kepada Ketua DPR Puan Maharani usai pelantikan Selasa (01/10) malam. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta-  Politikus dari PDIP, Puan Maharani, ditetapkan sebagai pimpinan DPR periode 2019-2024 dalam sidang paripurna malam ini. Dalam pidato pertamanya, Puan menegaskan bahwa DPR periodenya tak akan antikritik terhadap masukan dari segala pihak.

Kata Puan, DPR adalah lembaga yang merupakan representasi rakyat, sehingga selalu terbuka terhadap segala aspirasi rakyat.

"Pada kesempatan ini kami juga mengharapkan dukungan dari masyarakat, termasuk dari para pengamat dan kalangan media massa, kami tidak antikritik, tetapi diharapkan masyarakat tidak mudah terjebak dalam penilaian-penilaian yang bersifat apriori terhadap pelaksanaan tugas-tugas DPR dan dapat bersikap objektif dalam menilai kinerja kami semua," tegas Puan di Paripurna DPR, Selasa (01/10) malam.

Puan yakin semua anggota DPR di periode ini, memiliki komitmen untuk menggelorakan semangat gotong royong bersama rakyat. Ia ingin mewujudkan DPR sebagai lembaga yang modern, terbuka, dan aspiratif. Puan berulang kali juga berjanji akan menjadikan DPR sebagai sebenar-benarnya rumah rakyat.

Puan juga berharap DPR mampu menjadi lembaga yang melaksanakan checks and balances secara konstruktif dan bisa menghadapi dinamika   yang ada.

Baca: Lebih Setengah DPR Baru Mangkir Paripurna, Puan Siapkan Formula Khusus

Dalam sidang paripurna, Puan Maharani secara sah ditetapkan sebagai ketua DPR RI periode 2019-2024. Kemudian kursi wakil ketua diisi oleh Aziz Syamsuddin dari Golkar, Sumfi Dasco dari Gerindra, Rahmat Gobel dari Nasdem, dan Muhaimin Iskandar dari PKB.

DPR periode ini mendapat sorotan dari sejumlah pihak karena mendapat tugas dari periode sebelumnya berupa RUU yang bermasalah. Ada 11 RUU diputuskan ditunda pengesahannya dan dimandatkan ke DPR periode 2019-2024. Di antaranya RKUHP, RUU Permasyarakatan, RUU Pertanahan, RUU Daerah Kepulauan, RUU Kewirausahaan Nasional, RUU tentang Desain Industri, RUU tentang Bea Materai, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Pertembakauan, dan RUU Pengawasan Obat dan Makanan. 

Editor: Rony Sitanggang


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Tim Teknis Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Belum Ungkap Apapun