Walikota Bogor Siap Jelaskan Surat Edaran Larangan Perayaan Asyura

"Bima Arya berdalih melarang peringatan Asyura agar tidak terjadi bentrok terbuka."

KBR, Jakarta - Walikota Bogor Bima Arya tengah menyusun surat balasan atas teguran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Surat itu akan dikirimkan dalam waktu dekat. Dalam surat itu, dia menjelaskan kronologi keluarnya surat edaran larangan peringatan Hari Asyura di Bogor. Mulai dari tekanan kelompok intoleran hingga potensi konflik.

Bima Arya berdalih melarang peringatan Asyura agar tidak terjadi bentrok terbuka.

"Kami sudah menerimanya, dan sudah disusun surat untuk menjelaskan kronologinya kepada Komnas HAM," ujarnya di gedung Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (28/10/2015) sore.

"Pada prinsipnya, itu perspektifnya dimensi keamanan. Bukan domain kepala daerah untuk bicara soal aqidah. Sebagai kepala daerah, saya harus berdiri di atas semua golongan dan segala kepentingan," jelasnya lagi.

Sebelumnya, Komnas HAM melayangkan teguran kepada Walikota Bogor Bima Arya yang telah melarang Hari Asyura lewat surat edaran. Anggota Komnas HAM, Imdaddun Rahmat, mengatakan Bima melanggar hak berkeyakinan kelompok Syiah yang dijamin Undang-Undang Dasar.

Komnas HAM juga menilai surat edaran itu berpotensi melahirkan konflik. Selain dari Komnas HAM, langkah Bima menuai kritik dari pendiri PAN, partai pengusungnya, juga dari aktivis hak asasi manusia dan kebebasan beragama. 

Editor: Rony Sitanggang

• Syiah
• bogor larang peringatan asyura
• walikota Bogor Bima Arya
• komnas ham
• Toleransi
• Bogor
• petatoleransi_08Jawa Barat_merah