Sawit Watch : Geothermal, Biofuel, Nuklir Solusi Perubahan Iklim Palsu

KBR, Jakarta- Menghadapi perubahan iklim, kalangan privat atau swasta dituding telah memanfaatkan teknologi untuk menawarkan solusi perubahan iklim palsu dan digunakan sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Sawit watch menyebut Geothermal, nuklir, bio fuel, adalah solusi iklim palsu.

Menurut  Juru Kampanye Sawit Watch, Ratri Kusumohartono, geothermal atau panas bumi menggunakan sumber air yang berasal dari kawasan hutan lindung yang berdampak kepada masyarakat sekitar. Salah satunya, warga akan kehilangan akses bersih karena projek geothermal.

“Kalau solusi, kan gak merugikan siapa-siapa, ya. Nah, kenapa project yang kami sebutkan disini (geothermal, nuklir, biofuel) sebagai solusi perubahan iklim palsu, karena masyarakat di sekitar project tersebut terkena korban dan kehilangan akses sumber daya alam, air, lahan dan pangan," ujarnya saat berbincang bersama KBR di program Bumi Kita, Kamis (15/10/2015).

Selain geothermal, Ia menjelaskan, biofuel juga termasuk solusi perubahan iklim palsu, karena  bahan utamanya adalah minyak kelapa sawit atau crude palm oil. Seperti kita tahu, Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Sayangnya, kata Ratri, dalam perkembangannya pembangunan kelapa sawit dalam skala besar menimbulkan masalah.

Salah satu contoh nyata yang bisa dilihat saat ini adalah asap. Asap di Sumatera dan Kalimantan yang sebagian besar ada di konsesi perkebunan kelapa sawit.

“Berdasarkan data Sawit Watch, sekitar 80 persen perkebunan konsesi kelapa sawit dibangun di atas lahan gambut. Itu mengapa asapnya tebal, karena gambut menyimpan karbon yang besar. Ketika tak bisa mengelolanya dengan baik, itulah mengapa asapnya bisa sebanyak itu. Jadi, emisi yang dihasilkan justru lebih banyak daripada  target emisi yang ingin diturunkan, jadi seperti dobel standar, gitu,”jelasnya.

Sedangkan, pembangunan pembangkit energi tenaga nuklir, memerlukan biaya besar dan resikonya tinggi yang bisa membahayakan manusia.

Sementara itu, menurut Andre Baharamin dari Yayasan Pusaka, kebijakan solusi perubahan iklim palsu di Indonesia, adalah kebijakan yang terus berulang. Artinya ada kesalahan dari rezim yang sebelumnya, yang tidak disadari atau dipaksakan.

Andre mencontohkan, sejak 1999 kebakaran lahan sering terjadi, dan publik sudah banyak yang tau titik-titik kebakaran terjadi di lahan konsesi perkebunan sawit. Tapi, sejak tahun itu juga izin konsesi sawit atau alih fungsi lahan semakin banyak. Menurutnya, ini menjadi pertanyaan.

“Terakhir terjadi di Papua. Ada 1,3 juta lahan yang katanya untuk pembangunan sumber energi, nyatanya 50 persen lahan jatuh ke perusahan sawit. 50 persen dari  1,3 juta lahan itu, 65 persennya di atas hutan alami, dan  35 persennya di lahan gambut. Ketika kita bicara menurunkan emisi dalam Kampanye perubahan iklim, tapi disaat bersamaan kita terus membiarkan hutan dikonversi menjadi lahan perkebunan, ini menjadi aneh, itu yang kami sebut solusi perubahan iklim palsu,” jelasnya

Andre melihat, pemerintah tak melakukan inisiatif yang serius untuk mengurangi dampak perubahan iklim atau emisi. Begitupun dengan usaha untuk menghindari dan mengatasi kabut asap yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia saat ini.

“Selama ini publik yang berada di sekitar hutan yang terkena dampak kabut asap, dijauhkan secara akses informasi, Padahal kita punya hak untuk memaksa pemerintah. Misalkan, tiap-tiap daerah yang terkena kabut asap melakukan moratorium konsesi sawit,” pungkasnya.

Ratri dan Andre menyarankan, agar pemerintah memanfaatkan dan menggalakkan penggunaan sumber energi terbarukan yang cukup melimpah di alam Indonesia, seperti energi matahari dan angin.