covid-19

BPK Minta Presiden Ingatkan Mendagri dan Menkeu untuk Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Pe

Pasalnya banyak daerah tak paham aturan pengelolaan keuangan daerah.

BERITA | NASIONAL

Senin, 12 Okt 2015 12:51 WIB

BPK sampaikan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Presiden (Foto: KBR/Aisyah K.)

BPK sampaikan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Presiden (Foto: KBR/Aisyah K.)

?KBR Jakarta -  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hari ini menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2015 kepada Presiden Joko Widodo. Dari pemeriksaan atas 666 objek, BPK menemukan ada lebih dari 10.154  temuan   yang memuat lebih dari   15.434  permasalahan. Ketua BPK Harry Azh??ar mengatakan, lebih dari 51.12 %  adalah masalah ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan yang diduga berdampak pada keuangan negara senilai Rp 33 trilun.

"Sebenarnya relatif sama, yaitu masih ada satu pelanggaran atas peraturan perundang-undangan. Jadi artinya bisa saja ada kesengajaan, bisa saja ada kelalaian dari petugas yang mengelola keuangan negara itu untuk memainkan aturan-aturan yang sebenarnya tegas. Tapi ada juga sebagian dari mereka yang tidak paham," kata Harry di Kantor Presiden, Senin (12/10/2015).

Harry   meminta presiden mengingatkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk memaksimalkan kapasitas pemerintah daerah.

BPK juga menemukan masalah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) sebesar 48.88 %. Namun Harry menilai semakin tahun, pertanggungjawaban atas pemakaian uang rakyat di pemerintah semakin baik.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Mampukah Polisi Respons Cepat Kasus yang Libatkan Anggotanya?