Imparsial Tolak 5 Purnawirawan Jenderal dan 1 Sipil Jadi Menteri Jokowi

Pegiat hak asasi manusia, Imparsial, Jumat siang (24/10) mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo. Lembaga ini meminta Jokowi agar tidak mengangkat menteri dan pejabat tinggi yang memiliki catatan pelanggaran HAM.

NUSANTARA

Jumat, 24 Okt 2014 17:15 WIB

Author

Anto Sidharta

Imparsial Tolak 5 Purnawirawan Jenderal dan 1 Sipil Jadi Menteri Jokowi

Imparsial, Menteri Jokowi

KBR - Pegiat hak asasi manusia (HAM), Imparsial, Jumat siang (24/10) mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo. Lembaga ini meminta Jokowi agar tidak mengangkat menteri dan pejabat tinggi yang memiliki catatan pelanggaran HAM.

“Kami menolak Wiranto, Ryamizard Ryacudu, Hendro Priyono, Sutiyoso, As'ad Said Ali dan Muchdi PR untuk diangkat menjadi menteri di Kabinet Jokowi,” ujar Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti,  dalam surat elektronik yang diterima Portalkbr, Jumat (24/10).

Upaya ini, menurut Poengky, sebagai komitmen Imparsial untuk mengawal pemerintahan Jokowi agar senantiasa melindungi, menegakkan dan menghormati HAM.

“Bagi kami, hal yang paling penting saat ini adalah pemilihan orang-orang bersih, selain dari kasus-kasus korupsi, juga dari kasus-kasus pelanggaran HAM, untuk dapat menduduki jabatan sebagai Menteri dan Pejabat Tinggi Negara yang akan membantu Bapak selama lima tahun ke depan,” kata Poengky dalam surat itu.

Karenanya, lembaganya berharap agar Jokowi tidak memilih orang-orang yang diduga melakukan, turut melakukan atau harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.

“Hal ini untuk meningkatkan kepercayaan publik, khususnya korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu,” katanya.

Dalam surat ini, Poengky membeberkan enam nama yang dianggap terkait dengan kasus pelanggaran HAM. Berikut nama-nama mereka dan rekam jejak mereka:

1.       Jendral TNI (Purn) Wiranto: Diduga terlibat kasus kerusuhan Mei 1998, Kasus Trisakti dan Semanggi I serta Semanggi II;

2.       Jendral TNI (Purn) Hendro Priyono: Diduga terlibat kasus Talangsari dan sebagai Kepala BIN pada tahun 2004 diduga bertanggung jawab terhadap operasi intelejen yang melakukan pembunuhan terhadap pembela HAM Munir Said Thalib;

3.       Jendral TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu: Diduga bertanggung jawab terhadap jatuhnya korban jiwa masyarakat sipil pada saat berlangsungnya Darurat Militer di Aceh dan diduga mendukung aparat TNI yang melakukan pembunuhan terhadap Tokoh Papua Theys Hiyo Eluai;

4.       Letjen TNI (Purn) Sutiyoso: Diduga terlibat kasus 27 Juli 1996;

5.       As’ad Said Ali: Sebagai Wakil Kepala BIN pada tahun 2004 diduga bertanggungjawab terhadap operasi intelejen yang melakukan pembunuhan terhadap pembela HAM Munir Said Thalib;

6.       Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwopranjono: Sebagai Deputy Penggalangan BIN pada tahun 2004 diduga bertanggungjawab terhadap operasi intelejen yang melakukan pembunuhan terhadap pembela HAM Munir Said Thalib.
 


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 7

Vaksin COVID-19: Kenali Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)

Kabar Baru Jam 8

Cinta Produk Indonesia