HEADLINE

YLKI: Token Listrik Harus Bebas Biaya Admin

Token listrik PLN.

KBR, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI meminta PLN menghapus admin bank yang dibebankan kepada konsumen pembeli token listrik. 

Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, dengan jumlah pelanggan yang sangat besar, beban admin bank hanya akan menguntungkan bank. Tulus juga meminta Rizal Ramli mengungkap sumber data terkait mafia token. Hal itu perlu dilakukan agar tidak membingungkan konsumen dan masyarakat umum.

"Yang kita tuntut ada dua ya, PLN harus menghapus admin bank. PLN kan BUMN besar dengan jumlah pelanggan besar. Bank sangat diuntungkan dengan pembayaran itu. PLN juga tidak membebankan konsumen dengan tarif prabayar."

Sebelumnya, Menko Maritim, Rizal Ramli menyebut ada mafia dalam pembayaran listrik dengan sistem token prabayar. Itu dikarenakan ada potongan pembelian pulsa listrik terlalu tinggi hingga mencapai lebih dari 30 persen dari harga yang dibayarkan. Rizal mencontohkan, untuk pembelian pulsa listrik senilai Rp100.000, maka isi pulsa yang dapat digunakan hanya sebesar Rp 73.000. Padahal, jika ada biaya biaya administrasi untuk pembelian pulsa listrik diperkirakan hanya Rp 5.000. Mestinya, bila ada pemotongan administrasi sebesar itu, isi kuota listrik tersebut setidaknya masih ada Rp 95.000. 

Editor: Citra Dyah Prastuti 

  • token listrik
  • PLN
  • listrik pra bayar
  • YLKI

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!