BERITA

Pemerintah Diminta Segera Tangani Permainan Dana Desa

Ilustrasi: Situs KPPOD.

KBR, Jakarta - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD, mendesak pemerintah  bertindak cepat dan tegas dalam menangani permainan dana desa di daerah. Kata Direktur Eksekutif  KPPOD, Robert Endy Jaweng, pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  Marwan Jafar yang menyebut hampir seluruh daerah terlibat penahanan dana desa, perlu dibuktikan.

"Kalau memang benar dana ditahan, jangan pernyataan saja, tetapi harus diusut daerah mana, dan harus clear, dan ditindak tegas. Dana desa diambil, dan digunakan untuk pemenangan pemilu, ini bahaya besar." Tegas Robert kepada KBR, Selasa (08/09/2015).

Sebelumnya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar menduga adanya upaya menggunakan dana desa untuk kepentingan pilkada. Hal itu salah satu dugaan mengapa anggaran desa tidak maksimal digunakan di daerah. Sejumlah kepala daerah bermain dan memanfaatkan dana desa tersebut.

Meski demikian, dia tidak menyebutkan kepala daerah mana yang menggunakan dana desa itu. Modusnya kata dia, kepala daerah melakukan perjanjian dengan kepala desa untuk menggunakan uang itu sebagai kepentingan pilkada atau Kepala daerah meminta syarat tertentu kepada pemerintah desa yang ingin mencairkan dana desa.

Editor: Rony Sitanggang

  • dana desa
  • Direktur Eksekutif KPPOD
  • Robert Endy Jaweng
  • Menteri Desa
  • Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar
  • dana desa ditahan pemda

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!