KBR, Jakarta - Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Budi Waseso mengaku tidak mengetahui isu ia bakal dicopot dari jabatan orang nomor satu di badan reserse itu.
Budi Waseso juga membantah dipanggil Presiden Joko Widodo terkait pencopotan jabatannya dari kursi Kabareskrim.
"Kalau saya menghambat itu bisa diaudit, bisa dibuktikan, apakah tugas-tugas saya menghambat jalanya perekonomian. Saya kira tidak ada masalah. Dan itu juga jadi koreksi bagi saya. Artinya, kalau saya melakukan tugas dan salah, harus diperbaiki," kata Budi Waseso di Mabes Polri, Rabu (2/9).
Isu pencopotan Buwas---sebutan Budi Waseso---bermula dari statment Menko Polhukam Luhut Panjaitan yang mewanti-wanti agar para penegak hukum tak membuat kegaduhan.
Luhut mempersilakan para penegak hukum melakukan penindakan, tapi tak perlu dengan beramai-ramai yang bisa mengganggu stabilitas ekonomi.
Kegaduhan yang belakangan terjadi dan melibatkan Bareskrim Mabes Polri adalah ketika tim penyidik Mabes Polri menggeledah kantor Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (PT Pelindo) II, RJ Lino, terkaut kasus lamanya proses bongkar muat peti kemas (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok.
Dalam penggeledahan itu, penyidik Bareskrim membawa rombongan media untuk meliput penggeledahan. Direktur Utama Pelindo II RJ Lino kecewa dengan aksi Bareskrim tersebut. Aksi penggeledahan dengan mengundang media membuatnya merasa tidak nyaman dan dihukum di media.
"Saya protes besar kalau begini caranya. Saya berhenti besok. Susah kalau begini. Kenapa datang media begitu banyak?" kata Lino dalam percakapannya di telepon dengan Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Jumat (28/8/2015) di kantornya yang tengah digeledah.
Bareskrim saat ini tengah menyelidiki beberapa kasus seperti dugaan korupsi pengadaan UPS Pemprov DKI Jakarta, kasus dugaan korupsi PT TPPI, penimbunan sapi, korupsi mobile crane PT Pelindo II, dan yang terakhir ialah dugaan korupsi dana CSR di Pertamina Foundation.
Editor: Agus Luqman
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17
DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN
Perempuan dan Anak Dalam Pusaran Terorisme