HEADLINE

Jokowi: Tak Ada Toleransi untuk Perusuh

""Tak ada toleransi bagi perusuh dan tindakan anarkis""

Jokowi: Tak Ada Toleransi untuk Perusuh
Presiden Joko Widodo (keempat kanan) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (ketiga kiri) memimpin rapat terbatas terkait perkembangan terkini Papua dan Papua Barat di ruang kerja Presiden, Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/8/2019). (Foto: Antara/Puspa Pe

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo kembali menggelar pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri untuk membahas penanganan konflik di Papua dan Papua Barat, di Istana Merdeka, Jumat (30/8/2019) malam. 

Dalam pertemuan kali ini, Jokowi kembali menegaskan sikap pemerintah yang tak akan memberikan toleransi pada perusuh dan pelaku ujaran rasis yang mengganggu keamanan di Papua. Menurut Jokowi, sanksi hukum akan berlaku untuk semua perusuh dan rasialis, baik masyarakat sipil maupun aparat militer.

"Tak ada toleransi bagi perusuh dan tindakan anarkis, dan juga memerintahkan aparat keamanan menindak tegas siapa pun yang melakukan tindakan rasialis dalam bentuk apapun," kata Jokowi di Istana Merdeka.

Jokowi berkata sudah mendapat laporan soal proses hukum yang mulai dijalani orang yang diduga melontarkan ujaran rasis baik dari kalangan sipil, aparat kepolisian, hingga militer. Menurutnya, tindakan hukum harus berlaku secara adil, meski pelakunya seorang aparat negara. 

Baca juga: LBH Papua: Saya Mohon Pers dan Lembaga HAM Datang ke Papua 

Jokowi lantas memerintahkan para menterinya untuk menjamin keselamatan semua warga yang ada di Papua Barat, dengan mengembalikan keamanan dan ketertiban secepatnya. Ia berkata, pemerintah bertanggung jawab melindugi dan menjaga keselamatan setiap warga negaranya. Sementara soal fasilitas umum yang dirusak para perusuh, Jokowi memerintahkan segera diperbaiki, agar aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan pemerintahan  untuk publik segera pulih.

Hadir dalam rapat terbatas malam ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Panglima TNI Hadi Tjahjadi, Kapolri Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.


Editor: Friska Kalia

  • Papua
  • Presiden Jokowi
  • Jayapura
  • Refrendum
  • Papua Merdeka

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!