Share This

Satu Malam Penentu

Publik pasti tidak ingin faktor penentu pengambilan keputusan politik hanya pada bujuk-rayu massa, bukan pengetahuan terhadap masalah.

OPINI , EDITORIAL

Jumat, 10 Agus 2018 09:52 WIB

Dua pasangan cawapres 2019 (foto: Antara/Sigid Kurniawan)

Dua pasangan cawapres 2019 (foto: Antara/Sigid Kurniawan)

Dalam satu malam, keputusan politik jelang pendaftaran calon presiden dan wakilnya bisa berubah. Dan itu biasa. Seperti malam tadi, partai koalisi petahana akhirnya memutuskan untuk mengusung Kiai Maruf Amin sebagai pasangan calon wakil presiden Joko Widodo di Pilpres 2019, ketimbang Mahfud MD.

Meski keputusan ini sedikit banyak mengecewakan pendukungnya, pilihan Jokowi ini sebetulnya tidak mengejutkan. Bisa jadi pilihan logis bagi partai kalau merujuk siasat politik di 2024.

Pada situasi politik tahun depan, Jokowi agaknya memang butuh sosok kyai senior seperti Ma'ruf guna menangkal manuver politik identitas. Hanya saja pasangan ini mesti memastikan tidak menggunakan manuver yang sama untuk memperebutkan kekuasaan.
 
Kalau ada pengakomodasian kepentingan partai pendukung, perbedaan kebiasaan politik dan penggantian kandidat di detik-detik akhir, publik mungkin bisa paham itu bagian dari realita perebutan kekuasaan.

Tetapi mulai hari ini, partai politik petahana perlu menerangkan secara gamblang kepada publik kalau pasangan yang diusung itu mujarab untuk menjawab pelbagai persoalan lima tahun mendatang, seperti angka kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Persis seperti yang disampaikan Jokowi dalam pembukaan pidatonya semalam.
 
Publik pasti tidak ingin faktor penentu pengambilan keputusan politik hanya pada bujuk-rayu massa, bukan pengetahuan terhadap masalah. Jokowi-Ma'ruf perlu segera menunjukan laku gagasan, seperti menarik fatwa MUI terkait toleransi. Hingga cara menekan tingginya angka inflasi di perdesaan yang tembus 0,76 persen. Itu angka yang lebih tinggi ketimbang nasional. Ironisnya angka yang menggerus nilai tukar petani ini dipicu kenaikan harga pangan.

Tuntutan ini berlaku tidak hanya pada Jokowi-Ma'ruf, tapi juga kepada kubu penantang, pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Kalau tidak, maka publik bisa saja menganggap di balik keputusan politik semua kandidat itu ada kesamaan cara pandang sesat, bahwa apa yang adil itu selalu didefinisikan seturut kepentingan penguasa.   

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.