Share This

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

"Kami mungkin berbeda-beda secara politik, tapi setelah tujuan dan ideologi negara kami satu."

BERITA , NASIONAL , QUOTE OF THE DAY

Jumat, 18 Agus 2017 10:59 WIB

SBY Bertemu Mega di Istana, JK:  Bicara Persatuan

KBR, Jakarta- Wakil Presiden  Jusuf Kalla, menilai kehadiran bwkas Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono dan   Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka dapat menenangkan suasana politik tanah air. Ia mengatakan, meskipun keduanya berbeda pandangan politik tapi dapat bersatu demi merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-72.

"Tentu ini kan bicara persatuan dan kesatuan. Kami mungkin berbeda-beda secara politik, tapi setelah tujuan dan ideologi negara kami satu. Politik itu selalu ada perbedaan-perbedaan cara tapi tujuan tidak," kata Jusuf Kalla di Komplek Parlemen RI, Jumat (18/07/17).

JK mengatakan, tidak ada pembahasan serius mengenai Pemerintahan saat seluruh Presiden RI dan berbagai tokoh berkumpul di Istana kemarin. Pertemuan sangat cair karena berisi obrolan-obrolan santai.

"Itu biasa saja, hanya ramah tamah, tidak membicarakan subtansi," kata Dia.

Hal senada juga disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan. Ia mengatakan, meskipun berbeda pandangan politik tapi demi NKRI, SBY dan Megawati dapat bersatu.

Menurutnya, kehadiran tokoh-tokoh bangsa ini di Istana Merdeka memberikan sinyal positif.

"Kan bagus. Apa yang jadi masalah? Alhamdulillah," kata Zul.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.