HEADLINE

Karhutla, BNPB: 280 Titik Panas Terpantau di Sumatera dan Kalimantan

"" Lokasi kebakaran ada di perkebunan swasta maupun di perkebunan masyarakat, bahkan ada juga yang belokasi di Taman Nasional. ""

KBR, Jakarta- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendeteksi ada lebih dari 280 titik panas yang tersebar di Riau, Sumatera dan Kalimantan. Juru Bicara BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, jumlah di lapangan kemungkinan lebih banyak karena ada daerah-daerah yang tak dilintasi satelit.

Kata dia, jumlah  terbanyak ada di Kalimantan Barat dengan 150 titik panas. Karhutla di Kalbar menurutnya terus berlangsung kendati pemadaman terus dilakukan.

"Daerah yang harus dijaga sangat luas. Mulai dari Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalsel. Daerahnya memang kering, kemudian juga ada oknum-oknum yang tetap membakar. Lokasi kebakaran ada di perkebunan swasta maupun di perkebunan masyarakat, bahkan ada juga yang belokasi di Taman Nasional. Mereka membakar untuk membersihkan lokasi lahan juga perluasan kebun. Cuaca terik, sumber air sudah mengering, akses menuju lokasi juga sulit dijangkau," paparnya ketika diwawancara KBR melalui sambungan telepon.

Sutopo menambahkan, BNPB mengerahkan 18 helikopter untuk pengeboman air. Jutaan meter kubik air telah dijatuhkan ke lokasi titik panas. Siang malam kata dia petugas Satgas darat memadamkan api. Bahkan berkemah di hutan untuk memadamkan api. Puncak kemarau diprediksi terjadi pada September mendatang sehingga potensi Karhutla pun diperkirakan kian meningkat. Maka patroli dan pencegahan kata Sutopo semakin diintensifkan.

Sementara itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklaim tidak ada titik panas di lahan konsesi perusahaan pada tahun ini. Ini menanggapi data Badan Restorasi Gambut (BRG) yang menunjukan mayoritas areal kebakaran hutan dan lahan berada di area konsesi perusahaan. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles Panjaitan mengatakan hasil pemantauan satelit tidak ada hotspot dengan tingkat kepercayaan di atas 80 persen di lahan konsensi perusahaan. Menurutnya, titik api justru berada di lahan milik warga.

"Kalau hotspot ada. Tapi kalau diverifikasi bukan kebakaran. Kalau hotspotnya di atas 80 persen tidak ada. Laporan dari lapangan belum," ujar Raffles kepada KBR, Minggu (6/8).

Raffles mengklaim, titik panas di Riau dan Kalimantan berasal dari tambang batu bara, minyak sisa pembuangan gas, serta pembukaan lahan oleh masyarakat. Menuru dia, KLHK, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan pemerintah daerah terus memantau titik-titik panas. Namun hingga Minggu kemarin dia mengaku belum menemukan kebakaran di lahan perusahaan.  

Dampak kebakaran hutan dan lahan ini sudah dirasakan warga Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Salah satu warga, Muhlis mengeluhkan paparan kabut asap. Namun warga masih memilih untuk menetap di rumah masing-masing.

Menurut Muhlis, beberapa  tetangganya sudah mengalami gangguan pernapasan. Hingga kini   belum ada distribusi masker dari dinas kesehatan setempat.

"Dampak yang dirasakan warga, sudah mulai sulit bernafas. Lalu ini ditambah lagi kabut asap. Perusahaan pembakar lahan tidak ada tindak lanjutnya. Seharusnya mereka itu diperiksa. Tapi apabila ada warga yang bakar, langsung diproses," kata dia.

Muhlis sempat memprotes penindakan penegak hukum mengatasi Karhutla. Menurutnya selama ini aparat cenderung hanya tegas kepada warga. Namun ketegasan serupa kata dia tak diterapkan saat pembakar melibatkan perusahaan.

Pekan lalu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kemanan memimpin rapat koordinasi pencegahan Kebakaran hutan dan lahan. Dia juga menyebut daerah-daerah baru rawan karhutla.Pemerintah mengidentifikasi tiga wilayah baru rawan kebakaran hutan dan lahan, yaitu Aceh, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto meyakini bahwa kebakaran tersebut bukan karena faktor alam, melainkan dibakar. Wiranto meminta perusahaan pemilik konsesi di wilayah rawan Karhutla itu untuk memberi bantuan kepada masyarakat agar menghentikan tradisi membakar dengan menyediakan pupuk cair untuk membuka lahan.

Dalam rapat koordinasi khusus membahas penanggulangan Karhutla lintas kementerian lembaga di bawah Menkopolhukam Wiranto, salah satu yang dibahas adalah prosedur pengeboman air (water bombing). Selain itu, rapat juga membahas rencana pembentukan Satgas Karhutla di 8 wilayah rawan, pelibatan TNI dan Polri, serta anggaran penanganan Karhutla.

Editor: Rony Sitanggang

• Karhutla
• Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho
• Menkopolhukam Wiranto