HEADLINE

Jokowi Ingatkan Menteri: 2018 Tahun Politik, Jangan Kecewakan Masyarakat

Jokowi Ingatkan Menteri: 2018 Tahun Politik, Jangan Kecewakan Masyarakat

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengingatkan para menteri dan pembantunya bahwa 2018 merupakan tahun politik. Kepada seluruh jajarannya di kabinet kerja, Jokowi menekankan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan berpihak kepada rakyat.

Presiden Jokowi tidak menginginkan munculnya kebijakan tanpa kajian mendalam dan tidak melibatkan masyarakat. Hal ini akan menimbulkan kekecewaan pada masyarakat dan bisa mempengaruhi situasi politik.


"Sekali lagi kebijakan itu agar semuanya diarahkan kepada keberpihakan kita kepada publik, kepada rakyat. Dan saya harapkan sekali lagi menteri tidak membuat kebijakan-kebijakan baru yang kira-kira belum dikonsultasikan pada publik pada masyarakat, belum melalui kajian dan perhitungan-perhitungan yang mendalam. Sehingga justru bisa menimbulkan hal yang tidak diingini masyarakat dan membuat masyarakat kecewa," kata Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/8/2017).


Presiden Jokowi memerintahkan anggota Kabinet Kerja agar program unggulan seperti perlindungan sosial serta dana desa dipertahankan. Ia ingin agar program-program tersebut efektif dan tepat sasaran.


"Pertahankan program-program yang sudah berjalan dengan baik. Misalnya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, efektivitas penyaluran dana desa," kata Jokowi.


Dalam sidang kabinet, Jokowi juga meminta bawahannya tidak menerbitkan peraturan yang menghambat investasi. Ia menyinggung sejumlah momentum yang justru harus dimanfaatkan untuk menarik investor dan menggerakkan perekonomian. Di antaranya, rendahnya inflasi di bawah 4 persen, penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 4,5 persen.

 

Selain itu, kata Jokowi, sejumlah capaian di sektor investasi, yakni predikat layak investasi serta naiknya peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business) juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Apalagi berdasarkan survei Gallup World Poll, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah cukup tinggi.


Guna memanfaatkan momentum ini, Presiden Joko Widodo menuntut seluruh bawahannya melakukan terobosan-terobosan baru dalam bekerja.


Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan bakal ada peraturan menteri yang dibatalkan lantaran dinilai menghambat investasi. Namun, ia enggan menyebutkan peraturan itu.


"Pasti ada. Tunggu saja," kata Pramono.


Pramono yakin tahun politik tidak akan mengganggu kinerja pemerintah. Ia mengatakan Kabinet Kerja dalam kondisi solid dan mampu bekerja sama dengan baik.


"Kerjasama yang sudah berjalan relatif baik. Mudah-mudahan tahun politik ke depan tidak menjadi hiruk pikuk yang berlebihan. Kita sudah mempunyai pengalaman," kata Pramono Anung.


Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

  • Joko Widodo
  • Jokowi
  • tahun politik
  • 2018 tahun politik
  • Pemilu 2019
  • Pemilu Serentak 2019
  • pemilu presiden 2019

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!