Share This

222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

"Uang ini ditunggu oleh rakyat, ditunggu realisasinya”

, BERITA , NUSANTARA , QUOTE OF THE DAY

Senin, 14 Agus 2017 08:08 WIB

222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Presiden RI, Joko Widodo menyaksikan perhelatan Jember Fashion Carnaval (JFC) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (13/8/2017). (Foto : KBR/Friska Kalia)

KBR, Jember– Presiden  Joko Widodo memperingatkan kepada kepala daerah di seluruh Indonesia, yang serapan anggarannya rendah untuk segera mencairkan simpanan Pemerintah Daerah yang masih mengendap. Kata Jokowi, hingga saat ini dana Pemda yang belum digunakan mencapai Rp 222 triliun. Presiden bahkan tengah menyiapkan sanksi bagi Kepala Daerah yang lamban dalam menggunakan anggaran.

“Itu yang akan disiapkan (sanksi bagi kepala daerah) karena sampai hari ini ada Rp 222 triliyun rupiah di rekening. Padahal uang ini ditunggu oleh rakyat, ditunggu realisasinya,” kata Jokowi dalam kunjungannya ke Kabupaten Jember, Minggu (13/08)/ 

Presiden mengatakan, Kepala Daerah semestinya mempercepat proses pencairan dan segera merealisasikan anggaran untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Kalau uang itu bisa beredar di daerah itu akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.