Marzuki Alie: UU Zakat Diberlakukan Demi Amanah Umat

KBR68H, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat meminta Undang-undang Zakat tidak dipermasalahkan. Ungkapan ini menanggapi upaya uji materi yang dilakukan oleh gabungan lembaga Amil Forum Zakat.

NASIONAL

Kamis, 08 Agus 2013 13:02 WIB

Author

Guruh Dwi Riyanto

Marzuki Alie: UU Zakat Diberlakukan Demi Amanah Umat

Marzuki Alie, UU Zakat, Amil, Uji Materi, Mahkamah Konstitusi

KBR68H, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat meminta Undang-undang Zakat tidak dipermasalahkan. Ungkapan ini menanggapi upaya uji materi yang dilakukan oleh gabungan lembaga Amil Forum Zakat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengatakan, Undang-undang yang disahkan dua tahun lalu itu bertujuan untuk melaksanakan amanah umat sebaik-baiknya, agar tidak ada penyelewengan. Ia memperkirakan, jumlah pembayaran Zakat pada lebaran tahun ini mencapai Rp 2 triliun.

"Kalau saya lebih baik ancaman dunia daripada akhirat. Itu nanti ada pengawasan (apakah penerapan sesuai dengan Undang-undang atau masih ada toleransi.red). Kita ingin amil zakat melaksanakan amanah umat sebaik-baiknya. Intinya di sana saja. Kalau dia tidak amanah, akhiratnya lebih sadis. Kenapa hukum dunia dipersoalkan, ringan hukum dunia itu. Hukum akhirat itu tidak ada yang bisa menolong lagi, dunia masih ada yang bisa menolong," ujar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie di Masjid Istiqlal.

Gabungan lembaga amil Forum Zakat tengah melakukan uji materi Undang-undang Zakat di Mahkamah Konstitusi. Undang-undang Zakat mengancam pemungut zakat yang tak memiliki izin resmi dengan pidana hingga 1 tahun penjara dan denda hingga Rp 50 juta rupiah. Padahal, kegiatan pemungutan zakat bertebaran di berbagai rumah ibadat muslim di seluruh Indonesia.


Editor: Suryawijayanti


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.