HEADLINE

Terdampak PPKM Darurat? Pemerintah Siap Berikan Ini

""Sehingga untuk BST ini total alokasinya adalah mencapai Rp18,04 triliun.""

KBR, Jakarta - Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Kementerian Keuangan memperpanjang pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST). Perpanjangannya selama dua bulan, dan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pencairannya baru akan dilaksanakan pada Juli dan Agustus nanti.

Sebelumnya, BST sempat disalurkan pada empat bulan pertama (Januari-April) tahun ini, kemudian mandek di Mei dan Juni. Pada periode Januari-April lalu, BST telah terealisasi Rp11,94 triliun untuk 9,6 juta KPM.

BST itu sendiri, sesuai rencana awal diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nominal Rp300 ribu per bulan.

"Kepanjangan BST dua bulan ini akan membutuhkan anggaran Rp6,1 triliun. Catatannya tentu kita akan menggunakan data kelompok penerima dari penyaluran bulan Januari sampai April yang lalu, yang realisasinya dari 10 juta orang itu baru 9,6 juta (orang). Nanti kalau datanya sudah dipenuhi hingga 10 juta orang, maka anggarannya akan disediakan untuk 10 juta orang yaitu Rp6,1 triliun. Sehingga untuk BST ini total alokasinya adalah mencapai Rp18,04 triliun," ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers secara daring bertema "Aspek APBN Terhadap Implementasi PPKM Darurat", pada Jumat, (2/7/2021).

Sri Mulyani juga menjelaskan lagi kriteria penerima BST yakni keluarga miskin dan tidak mampu, warga rentan yang terdampak Covid-19, dan yang belum menerima program PKH dan Kartu Sembako. Syarat lainnya yakni harus memiliki nomor induk kependudukan (NIK), kartu keluarga, dan nomor telepon agar bisa dihubungi.

Selain perpanjangan BST, Menkeu Sri Mulyani juga menyebutkan, pemerintah memperpanjang diskon tarif listrik untuk pelanggan 450 hingga 900 Volt-Ampere. Perpanjangan diskon listrik itu menjadi 9 bulan, atau sampai September nanti. Target penerimanya 32,6 juta pelanggan, dan membutuhkan total anggaran Rp7,5 triliun.

Pemerintah juga memberikan bantuan rekening minimum listrik dan biaya beban atau abonemen, untuk kelompok pelanggan bisnis, industri dan sosial. Total anggaran yang disiapkan Rp1,6 triliun.

Program lain yang diberikan kepada masyarakat sebagai dampak pelaksanaan PPKM Darurat yaitu, Percepatan penyaluran BLT Desa, Penyaluran PKH dan Kartu Sembako, penambahan target BPUM bagi 3 juta penerima baru, dan melanjutkan Program Pra-kerja.

Editor: Fadli Gaper

• PPKM Darurat
• BST
• Diskon Listrik
• Sri Mulyani