covid-19

PPKM Darurat Diperpanjang, Darurat Militer Hadapi Pandemi COVID-19

Muhadjir juga menyebutkan, Indonesia sudah dalam situasi darurat militer menghadapi pandemi COVID-19.

BERITA | NASIONAL

Jumat, 16 Jul 2021 19:01 WIB

Author

Heru Haetami

PPKM Darurat Diperpanjang, Darurat Militer Hadapi Pandemi COVID-19

Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memutuskan memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga akhir bulan ini.

Muhadjir menambahkan, keputusan memperpanjang PPKM darurat ini memiliki banyak risiko. Termasuk bagaimana menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga menaati protokol kesehatan sesuai standar PPKM dengan penyaluran bantuan sosial. Karena bantuan sosial, tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah sendiri. Melainkan juga dilaksanakan secara gotong-royong bersama masyarakat dan sejumlah instansi lainnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. 

Sementara itu, Muhadjir juga menyebutkan, Indonesia sudah dalam situasi darurat militer menghadapi pandemi COVID-19. Artinya, Indonesia sudah dalam situasi darurat militer karena kini harus menghadapi musuh yang tidak kasat mata yaitu virus korona.

Gagal Kendalikan Kasus COVID-19, Pemulihan Ekonomi Jadi Terlambat

Sementara itu, pemulihan ekonomi Indonesia dinilai sangat terlambat karena gagal mengatasi pandemi COVID-19 dari sisi kesehatan. Ekonom Senior Faisal Basri merujuk pada indeks pemulihan yang dikeluarkan oleh Bloomberg, dimana Indonesia berada di posisi 49 dari 53 negara yang diukur.

"Jadi di Indonesia pemulihannya terbata-bata. Karena apa? virusnya tidak ditangani secara seksama. Harus diakui virusnya tidak dikendalikan, musuhnya ada di dalam diri kita, tidak kelihatan. Itu karena kita melanggar sejumlah basic," kata Faisal dalam diskusi daring, Jumat (16/7/2021).

Faisal menambahkan, dalam perjalanan penanganan pandemi, Indonesia juga dinilai telah melanggar hal-hal yang mendasar. Misalnya, terkait upaya memutus mata rantai penularan, memprioritaskan nyawa manusia, terjadi komersialisasi, kepemimpinan nasional dan pengorganisasian serta strategi komunikasi. Semua itu, menurut Faisal Basri, mengindikasikan Pemerintah Indonesia abai dan terlalu menganggap remeh penanganan pandemi virus korona. 

Faisal mengingatkan, pemerintah seharusnya tidak perlu khawatir mengutamakan kesehatan untuk membawa dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Apalagi menurut Faisal, banyak negara yang fokus pada kebijakan pandemi COVID-19 dan justru mengalami pemulihan ekonomi yang cepat. Contohnya Filipina, Turki dan India.

Editor: Fadli Gaper

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 8

Niatan Berantas Intoleransi di Lingkungan Pendidikan

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 11