HEADLINE

Menkeu Klaim APBN Dikelola Efisien

"Opini WTP atas LKPP tahun 2020 merupakan salah satu capaian yang menunjukan bahwa pemerintah berkomitmen untuk senantiasa hadir di dalam tantangan yang ada."

KBR, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel oleh pemerintah. Hal ini didukung oleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 yang memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artinya BPK tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari hasil pemeriksaannya.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, LKPP tahun 2020, kembali mendapatkan opini WTP. Opini WTP ini merupakan opini yang ke 5 kalinya secara berturut-turut diperoleh oleh pemerintah atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN," kata Sri Mulyani ketika menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2020 pada rapat paripurna DPR, hari ini (15/07/21).

Menkeu melaporkan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tersebut, terdapat 26 temuan pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Tetapi pemerintah berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi dari BPK.

Ia menjelaskan opini WTP atas LKPP tahun 2020 merupakan salah satu capaian yang menunjukan bahwa pemerintah berkomitmen untuk senantiasa hadir di dalam tantangan yang ada.

"Juga merupakan komitmen bagi kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," tegasnya.

Ia melanjutkan, kinerja APBN yang baik ini diharapkan akan memberikan manfaat berupa perlindungan kepada masyarakat. Terutama dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang luar biasa.

"Dan juga melindungi usaha, serta memulihkan ekonomi sehingga kesejahteraan rakyat, serta pertumbuhan ekonomi bisa dipulihkan," tegasnya.

Editor: Fadli Gaper

• Kemenkeu
• APBN
• Sri Mulyani Indrawati