Krisis Kepercayaan di Papua: Hari Ini Dibangun, Besok Dibakar

""Hari ini dibangun besok dibakar, saya kira bukan menyalahkan pembakaran tapi mengapa dia dibakar itu yang menjadi penting untuk kita jawab.""

KBR, Jakarta - Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menyebut, dalam 20 tahun terakhir, persoalan kekerasan di Papua tidak pernah dapat diselesaikan. Hal itu ia ungkapkan dalam diskusi publik daring bertajuk 'Dengarkan Papua: Catatan-Catatan Politik dan Hak Asasi Manusia', Rabu (7/7/2021).

Amiruddin mengatakan, pemerintah sudah banyak mengambil kebijakan terkait provinsi paling Timur di Indonesia itu, namun satu persoalan kekerasan, tak kunjung selesai.

"Ada satu problem yang terus terjadi yang itu tidak berubah dalam 20 tahun rupanya. Saya simak ulang ternyata masih masalahnya juga sama dan sampai hari ini belum bisa kita tangani dengan baik yaitu soal kekerasan yang menelan korban orang setiap saat. Ini soal besar kita hari ini di Papua yang mesti bisa kita bereskan," kata Amiruddin di kanal YouTube Humas Komnas HAM, Rabu (7/7/2021).

Dalam acara yang sama, Akademisi Politik dan Pemerintahan dari UGM Yogyakarta, Arie Ruhyanto mengatakan, Papua dihadapkan pada persoalan yang sebagian besar justru bersifat immaterial, seperti persoalan sejarah, marjinalisasi dan pelanggaran HAM.

Arie mengatakan, persoalan kekerasan di papua adalah akibat dari krisis legitimasi akut yang terjadi di Papua.

"Kedua masalah ini menghasilkan apa yang kita sebut atau kita kenal saat ini adalah krisis legitimasi di Papua saya kira kita setuju bahwa ada satu persoalan panjang yang tidak pernah terselesaikan hingga sekarang adalah kekerasan ekspresi kekerasan ini adalah salah satu ekspresi dari krisis legitimasi negara di Papua," kata Arie.

Arie menambahkan, ketidakpercayaan masyarakat Papua kepada negara semakin memperkeruh hubungan masyarakat dengan pengambil kebijakan. Ia juga menyebut, pemerintahan di Papua tidak efektif dan mahal.

"Hari ini dibangun besok dibakar, saya kira bukan menyalahkan pembakaran tapi mengapa dia dibakar itu yang menjadi penting untuk kita jawab. Artinya ada krisis kepercayaan, krisis trust masyarakat terhadap institusi negara, juga kurangnya partisipasi masyarakat. Misalnya bagaimana masyarakat melihat persoalan pelayanan publik itu sepenuhnya adalah kewajiban negara, mereka tidak merasa terpanggil untuk menjadi bagian dari proses penyelesaian masalah tapi melihatnya adalah tanggung jawab negara," kata dia.

Editor: Fadli Gaper

• Papua
• Komnas HAM
• Kekerasan Papua