Epidemiolog: Bagi-bagi Obat COVID-19 Gratis, Tidak Tepat

"Sedangkan obat-obat lain, itu jangan dibagikan langsung ke masyarakat juga. Itu harus diberikan ke fasilitas kesehatan."

KBR, Jakarta - Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono menilai program pembagian obat terapi Covid-19 tidak tepat untuk dilakukan. Meskipun pemerintah tidak memungut biaya atau menggratiskannya, menurutnya, pemberian obat seharusnya menyesuaikan kondisi dan karakteristik pasien. Kebutuhan pasien bisa berbeda satu dengan yang lainnya, meskipun masuk ke dalam kategori Orang Tanpa Gejala (OTG) ataupun bergejala ringan.

Berikut wawancara jurnalis KBR Sadida Hafsyah, dengan Epidemiolog dari UI, Pandu Riono pada Jumat (16/7/2021):

Pemerintah sedang ada program distribusi obat gratis untuk pasien OTG dan gejala ringan. Menurut bapak, apakah langkah ini tepat? Artinya kan ada semacam menyamaratakan kondisi pasien, karena jenis obatnya sudah ditentukan.

Kalau menurut saya tidak tepat. Itu artinya seakan-akan pemerintah itu hanya fokus pada pengobatan. Padahal OTG itu tidak perlu obat. Yang penting OTG itu harus diisolasi supaya tidak menularkan pada orang lain. Sebagian besar OTG dan yang bergejala ringan, tanpa pengobatan pun akan sembuh. Tapi yang paling berbahaya adalah mereka menularkan. Jadi harusnya dibantunya adalah fasilitas tempat isolasi, bukan dikasih obat. Sedangkan obat-obat lain, itu jangan dibagikan langsung ke masyarakat juga. Itu harus diberikan ke fasilitas kesehatan. Yang berhak memberikan adalah dokter dan Nakes (Tenaga Kesehatan) yang sudah ditunjuk di fasilitas kesehatan. Tidak bisa orang lain, karena itu melanggar Undang-Undang. Bahwa semua obat keras, itu harus diresepkan. Bukan didistribusikan. Dan harus mendapat pengawasan dokter. 

Jadi link-nya adalah link dengan pelayanan kesehatan. Kita harus memperkuat jejaring layanan kesehatan untuk membantu. Jadi bukan membuat sendiri, menerobos, membagikan, mendistribusikan obat, yang pernah dilakukan oleh Pak Moeldoko dan yang lainnya. Bahkan di TNI mau mengerahkan Babinsa. Nggak bisa cara-cara seperti itu. Walaupun pelayanan kesehatan kita sekarang mengalami kesulitan. Karena kita hanya mengandalkan pelayanan kesehatan miliknya pemerintah. Kita harus memanfaatkan semua pelayanan kesehatan yang ada. Yang swasta, yang individual, dokter praktik, dan sebagainya. Dihubungkan ke sana.

Artinya tadi yang bapak sudah menyebut juga soal Babinsa. Mengikut sertakan pendekatan militer untuk membantu tenaga pendistribusian. Sebetulnya memang belum tepat ya pak?

Saya enggak tahu apakah namanya pendekatan militer ya. Tapi kalau petugas non kesehatan yang enggak mengerti apa-apa, itu berbahaya. Disangkanya semua orang kondisinya sama. Enggak, beda-beda. Yang bisa mengevaluasi adalah tenaga kesehatan Kita kerahkan lah semua tenaga kesehatan yang ada. Banyak yang sudah lulus dokter, yang tinggal direkrut untuk dikontrak oleh pemerintah. Itu yang harus dipercepat. Bagaimana supaya tenaga kesehatan kita semakin berkurang, tapi bisa tergantikan dengan yang muda-muda. Yang baru lulus, yang sudah selesai, tinggal dilantik dan sebagainya. Ini yang harusnya dikaryakan ke sana. Jadi bukan mengerahkan TNI, Babinsa, dan sebagainya. Itu bukan membangun sistem pelayanan kesehatan. Itu merusak pelayanan kesehatan. Di dalam pandemi ini kita punya kesempatan emas bagaiamana membangun sistem pelayanan kesehatan yang andal. Terutama sistem pelayanan kesehatan yang primer.

Soal pembagian obat ini kan memang tadi tidak tepat, tapi pemerintah sudah menjalankan. Nah mungkin saran dari bapak supaya lebih tepat sasaran?

Ya diperbaiki, dihentikan semua. Di-link-an dengan yang tadi saya sampaikan, ke sistem pelayanan kesehatan. Serahkan pada Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah. Yang kemudian kita bisa merekrut tenaga kesehatan yang sudah siap untuk lulus dan siap bekerja.

Editor: Fadli Gaper

• Bagi Obat Gratis
• Obat COVID-19
• Pandu Riono
• Epidemiolog