covid-19

DPR: Di Masa PPKM Darurat, Urusan Bansos Tunai Serahkan ke Pemda Saja

"Ini akan menjadi proyek gagal kedua lagi. Pertama, data kan belum tuntas. Terus dasarnya kita ngasih orang apa? Yang kedua, itu akan memancing kerumunan."

BERITA | NASIONAL

Jumat, 02 Jul 2021 14:55 WIB

DPR: Di Masa PPKM Darurat, Urusan Bansos Tunai Serahkan ke Pemda Saja

Petugas PT POS mendata identitas warga penerima Bantuan Sosial Tunai di Serang, Banten, pada (13/2/2021). (Foto: ANTARA/Asep Fathulrahman)

KBR, Jakarta - Anggota Komisi bidang Agama dan Sosial di DPR RI Iskan Qolba Lubis meminta pemerintah pusat lebih mengandalkan Pemerintah Daerah dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Sebab menurut dia, pemerintah pusat belum bisa bekerja dengan baik dalam penyaluran Bansos. Apalagi data penerima bansos masih bermasalah.

"Perbaikan data itu enggak akan selesai tiga bulan, enam bulan juga enggak selesai. Jadi memang data itu sengaja dibuat kacau kan. Untuk kepentingan-kepentingan waktu Pilkada di beberapa provinsi. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa apa. Memang data itu dibuat amburadul. Itu oke lah enggak usah dipikirin lagi. Fokus ngurus masyarakat yang sudah hancur-hancuran. Rumah Sakit (RS) semua penuh sekarang. Orang mau berobat pun enggak bisa. Enggak usah kirim-kirim makanan lagi. Nanti RT saja yang ngurus itu. Ya dibuatlah keputusan kesetiakawanan bernegara. Jadi setiap RT mengontrol RT RW-nya. Ketika ada sesuatu cepat saling membantu. Banyak kok terjadi begitu ya. Daripada mengikuti program, harus tender, harus ini. Enggak jelas juga hasilnya nanti. Bisa kerja sama kok semuanya. Pemerintahnya gendut-gendut kok, yang ditangkep KPK juga. Berarti kan mereka kaya juga," ujar Iskan Qolba Lubis saat dihubungi KBR, Jumat (2/7/21).

Menurut politikus dari PKS itu, pemerintah daerah hingga tingkat RT/RW bisa saling membantu dalam menyalurkan Bansos. Sedangkan pemerintah pusat, lebih baik berfokus pada penanganan kesehatan masyarakat.

"Ini akan menjadi proyek gagal kedua lagi. Pertama, data kan belum tuntas. Terus dasarnya kita ngasih orang apa? Yang kedua, itu akan memancing kerumunan. Yang ketiga juga sistem beli sembako itu ada peluang untuk mendapatkan rente. Jadi janganlah, tak usah pemerintah ngurus-ngurus gitu lagi. Fokus ngurus kesehatan saja sudah. Bansos untuk apa enggak ada gunanya. Datanya juga amburadul toh. Kalau ada orang sulit makan kan sekarang masyarakat sudah saling tolong menolong. Cukup diberdayakan kelurahan saja. Lurah, RT, RW, setiap kabupaten diberdayakan oleh Bupati. Cukup itu. Insya Allah enggak ada yang kelaparan di negeri kita ini kok," urainya berapi-api.

Iskan juga menilai, selama ini pemerintah dinilai tak serius membatasi kegiatan masyarakat, bahkan tak berani menerapkan penutupan wilayah atau lockdown seperti negara lain guna mengatasi lonjakan Covid-19.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan, selama pelaksanaan PPKM Darurat (3-20 Juli 2021), pemerintah memperpanjang pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST) selama dua bulan. "Hal itu untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM Darurat," ujar Menkeu pada Jumat (2/7/2021).

Editor: Fadli Gaper

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 8

Niatan Berantas Intoleransi di Lingkungan Pendidikan

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 11