Share This

Peringatan HUT Bhayangkara, Ini Perintah Presiden Jokowi

"Tugas besar di depan pengamanan rangkaian pileg, pilpres semakin dekat. Pengamanan natal dan tahun baru, agenda internasional seperti Asian Games ke-18 dan Asian Paragames,"

NASIONAL

Rabu, 11 Jul 2018 13:04 WIB

Dwi Reinjani, Ria Apriyani
Author

Dwi Reinjani, Ria Apriyani

Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara menyampaikan sambutan pada peringatan HUT ke-72 Bhayangkara di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (11/7). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo menyampaikan lima perintah di peringatan  ulang tahun ke-72 Polri di Istora Senayan, Jakarta. Dalam pidatonya, Jokowi mengingatkan   tantangan bagi Polri semakin berat, khususnya berbagai potensi konflik sosial di tahun politik.

Dia memerintahkan polisi mengedepankan pendekatan persuasif dalam penanganan konflik.

"Kedepankan langkah-langkah pencegahan dan lakukan tindakan humanis dalam menangani setiap permasalahan sosial yang timbul. Lakukan perbaikan terhadap kelemahan yang ada terutama dalam penegakan hukum. Harus dilakukan secara profesional, transparan,dan berkeadilan," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (11/7).

Jokowi juga memerintahkan kepolisian memperbaiki transparansi penegakan hukum. Jokowi meminta institusi Polri membuang jauh-jauh tindakan koruptif demi meningkatkan kepercayaan publik.

Polri diingatkan untuk memperkuat soliditas internalnya. Di samping itu, koordinasi dengan TNI dalam menjalankan tugas juga menurutnya harus terus ditingkatkan. Apalagi, kata Jokowi, saat ini negara sedang menghadapi berbagai ancaman mulai dari kejahatan siber  hingga terorisme.

Jokowi sempat memuji Polri yang berhasil berkontribusi sehingga Indonesia masuk dalam 10 besar negara teraman di dunia. Namun dia meminta polisi tidak berpuas diri karena ekspektasi rakyat  semakin tinggi terhadap Polri.

"Tugas besar di depan pengamanan rangkaian pileg, pilpres semakin dekat. Pengamanan natal dan tahun baru, agenda internasional seperti Asian Games ke-18 dan Asian Paragames, serta pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia perlu langkah antisipatif, perencanaan detil dan matang agar potensi kerawanan bisa dicegah."

Menanggapi itu,  Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Tito Karnavian mengklaim kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polri di tahun 2018 meningkat pesat, bahkan tertinggi sejak memasuki zaman reformasi. Bahkan kata Tito, kepercayaan masyarakat kepada polisi berada di bawah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang notabenenya lembaga anti rasuah ini banyak mendapat dukungan masyarakat.

"Yang terakhir survei pada Kompas Juni 2018 menunjukan tingkat kepercayaan publik mencapai 82,9 persen, ini perlu diketahui bahwa hampir 83 persen masyarakat Indonesia percaya kepada polisi. Angka tertinggi semenjak era reformasi 1999." ujar Tito, di gedung Istora Senayan, Rabu (11/07/2018).

Menurut Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapokri) Syafruddin, untuk mendapatkan kepercayaan publik tersebut, selama 3 tahun ini  polri memebenahi teknologi dan sumber daya, dan pembaruan dipercepat untuk mengikuti jaman.

"Setahun ini pasti masih banyak kurang di sana sini, masih banyak ketidak puasan, namun kami perbaiki dalam bidang SDM dan teknologi. Itu saya katakan perkembangan global, karena itu Polri harus meningkatkan kapasitas lagi." Ujar Syafruddin.

Kendati kepercayaan publik meningkat, masih banyak yang harus diselesaikan oleh kepolisian diantaranya kasus yang menimpa penyidik KPK, Novel Baswedan. Hal itu disinggung oleh anggota Badan Pembinaa Ideologi Pancasila (BPIP), Mahfud MD, ia mengatakan polri harus semakin berbenah dan fokus terhadap hal-hal yang belum terselesaikan.

"Saya kira mulai berbenah ya. Memang ada hal - hal yang mungkin perlu waktu, misal seperti kasus Novel perlu waktu, dan presiden juga sudah menyatakan polri juga sudah, bahwa mereka sanggup, ya kita kasih waktu saja." Ujar Mahfud.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.