Share This

JK Sarankan Jokowi Pilih Cawapres yang Dongkrak Elektabilitas

Paling tidak, pasangan Jokowi bisa menambal 15 persen perolehan suara.

BERITA , NASIONAL

Selasa, 17 Jul 2018 22:50 WIB

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum memimpin rapat terbatas tentang dana pengelolaan haji. (Foto: ANTARA/ Puspa P)

KBR, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan agar Presiden Joko Widodo memilih cawapres yang mampu mengdongkrak perolehan suara pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Menurut Kalla, kemampuan mengerek tingkat keterpilihan (elektabilitas) harus jadi kriteria utama dalam menentukan pendamping Jokowi.

Paling tidak, pasangan Jokowi bisa menambal 15 persen perolehan suara. "Pertama, siapa yang bisa menambah suaranya pasangan itu. Pokoknya harus menambah minimum 15 persen," kata Kalla di Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Namun begitu, ia enggan mengomentas soal empat nama yang disebut sudah ada di kantong Jokowi. Hanya saja menurutnya, cawapres Jokowi juga tidak perlu dibatasi pada suku, etnis, ataupun basis massa agama tertentu.

"Orang memilih sesuai kesamaan dan kedekatan. Jadi bukan soal relevan atau tidak relevan. Penduduk Jawa kan 60 persen. Kalau sama (Jawa) saja, rata pemilihan di Indonesia, ya pasti siapa yang bisa terpilih di Jawa itu sudah 60 persen suara."

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengungkap empat nama yang masuk dalam daftar calon pendampingnya. Antara lain Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, anggota Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD, dan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi. Meski begitu, Jokowi akan menunggu hingga batas akhir pendaftaran Pilpres untuk mengumumkan sosok cawapres pengganti Jusuf Kalla.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.