BERITA

Golkar Tunjuk Pengganti Eni Saragih Pimpin Komisi VII DPR

Golkar Tunjuk Pengganti Eni Saragih Pimpin Komisi VII DPR

KBR, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan partainya mencopot Eni Saragih dari posisi sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR Bidang Energi. Menurut Airlangga, Eni akan digantikan oleh Wakil Ketua Fraksi Golkar Ridwan Hisjam.

"Kami sudah mengatakan kepada seluruh anggota fraksi partai Golkar dan membuat surat edaran kepada seluruh anggota fraksi bahwa hal-hal terkait hukum seperti ini dilarang," kata Airlanggara di Jakarta, Jumat (20/7/2018).

"Oleh karena itu, dalam satu sampai dua hari sudah menunjuk wakil ketua komisi VIII untuk menggantikan posisi yang sedang bermasalah," lanjutnya.

Eni tengah menghadapi proses hukum setelah tertangkap tangan KPK menerima uang dari salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes B. Kotjo. Dalam operasi tangkap tangan itu KPK menyita bukti berupa uang Rp500 juta. Duit itu diduga bagian dari pemberian Johannes kepada Eni dari fee proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1.

Baca juga:

    <li><b><a href="http://kbr.id/07-2018/suap_anggota_dpr__icw_curigai_korupsi_pengadaan_listrik_tak_cuma_di_pltu_riau_1/96584.html">Suap Anggota DPR, ICW Curigai Korupsi Pengadaan Listrik Tak Cuma PLTU Riau-1</a>&nbsp;<br>
    
    <li><b><a href="http://kbr.id/berita/07-2018/presiden_persilakan_kpk_bongkar_suap_di_proyek_listrik_35_ribu_mw/96579.html">Presiden Persilakan KPK Bongkar Dugaan Korupsi di Proyek Listrik 35 Ribu MW</a></b></li></ul>
    

    Selain Eni, politikus Golkar Idrus Marham pun Kamis (19/7/2018) kemarin diperiksa KPK sebagai saksi. Idrus diduga terlibat dalam pertemuan antara Eni, Dirut PLN Sofyan Basir, dan bos Apac Johannes Kotjo.

    Airlangga memastikan partai tidak akan ikut campur dalam persoalan hukum yang tengah dihadapi kadernya. Golkar juga sudah memperingatkan seluruh kader, khususnya yang bertugas di DPR, untuk tidak menyentuh hal-hal yang berpotensi melanggar hukum.

    "Kami menyerahkan itu sepenuhnya pada hukum."

    Baca juga:

      <li><a href="http://kbr.id/nasional/07-2018/korupsi_pltu_riau_1__pekan_ini_kpk_periksa_pejabat_bumn_dan_politikus/96596.html"><b>Suap PLTU Riau-1, Pekan Ini KPK Maraton Periksa Saksi</b></a></li>
      
      <li><b><a href="http://kbr.id/berita/10-2017/pemerintah_pasrah_jika_proyek_listrik_35_ribu_mw_tak_tercapai_2019/92793.html">Pemerintah Pasrah Jika Proyek Listrik 35 Ribu Megawatt Tak Tercapai 2019</a></b><br>
      



    Editor: Nurika Manan

  • PLTU Riau-1
  • korupsi PLTU Riau-1
  • korupsi
  • KPK
  • Golkar
  • Airlangga Hartarto

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!