Share This

Demokrat Merapat ke Gerindra, JK: Yang Abadi Hanya Kepentingan

"Anda tahu prinsip politik itu tidak ada kawan dan lawan abadi, yang abadi hanya kepentingan. Kepentingan untuk maju, kepentingan untuk menang, jadi presiden."

BERITA , NASIONAL

Selasa, 31 Jul 2018 20:36 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Foto: BNPT.go.id)

KBR, Jakarta - Merapatnya Partai Demokrat ke koalisi partai yang mengusung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2019, disebut sebagai hal wajar dalam politik. Pernyataan itu diutarakan Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi kesepakatan SBY dan Prabowo, Selasa (30/7/2018) kemarin.

Kata JK, sikap itu menunjukkan bahwa arah politik memang bergantung pada kepentingan masing-masing kelompok.

"Anda tahu prinsip politik itu tidak ada kawan dan lawan abadi, yang abadi hanya kepentingan. Kepentingan untuk maju, kepentingan untuk menang, jadi presiden. Jadi semua mungkin saja. koalisi kan cocok-cocokkan," kata Kalla di kantornya, Selasa (31/7/2018).

Apalagi, Kalla melanjutkan, Demokrat memilih untuk tak berpihak pada Pilpres 2019. Kondisi itu menurutnya mempermudah partai itu bergabung ke koalisi Prabowo ataupun calon petahana Joko Widodo.

"Memang pada Pemilu 2014, Demokrat lebih netral. Jadi mudah untuk ke kiri atau ke kanan sekarang."

Ia juga memandang, pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto adalah hal lazim. Termasuk soal terjalinnya kesepakatan politik untuk berkoalisi. Menurut JK, saat ini SBY dan Prabowo sama-sama memiliki tujuan yang sama, yakni memenangkan Pilpres 2019 dan menjadikan calon yang diusung sebagai presiden. 

Menurut JK, koalisi yang terbentuk jelang Pilpres juga wajar karena ada syarat pengajuan calon presiden dan wakil presiden yang harus didukung minimum 20 persen suara di DPR. Lantaran syarat ini pula, JK pun memperkirakan hanya akan ada dua koalisi yg bertarung pada Pilpres tahun depan.

Tapi akibat itu, kata JK, kedua koalisi jadi sama-sama kesulitan memilih wakil presiden. Sebabnya, hampir seluruh partai pengusung menginginkan posisi tersebut.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.