KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah tetap melanjutkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.
Luhut beralasan pemerintah sudah melakukan kajian sejak era Presiden Soeharto yang menyatakan proyek reklamasi tidak bermasalah. Apalagi, kata Luhut, pemerintah tidak mau sembarangan mengubah kebijakan yang sudah direncanakan lama dan bermanfaat untuk Jakarta.
"Reklamasi itu tidak ada masalah. Berkali-kali saya jelaskan proyek ini sudah dimulai tahun 1995 sejak zaman Pak Harto, lalu era Pak SBY tahun 2008, setelah itu Gubernur DKI kemudian era Pak Jokowi. Kan ada dua hal, membangun bendungan dalam yang teritegrasi dengan reklamasi. Salahnya dimana? Sebab kalau itu tidak dilakukan, siapa pun yang membuat studi akan mengatakan bahwa permukaan Jakarta itu akan terus turun," kata Luhut Pandjaitan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).
Ditanya mengenai hasil kajian menyeluruh reklamasi di Kementerian Kemaritiman, Luhut tidak menjawab rinci apakah hasil kajian itu sudah diserahkan kepada Presiden atau belum. Dia hanya menyatakan proyek reklamasi yang bermanfaat dan akan terus dilanjutkan.
"Kita sebagai negara nanti dicerca orang, kok tidak konsisten terhadap kajian yang dibuat pemerintah yang lalu. Jangan terus ribut. Siapa pun pemerintah, kita harus menghormati kajian yang dikeluarkan oleh institusi yang kredibel. Sesuai seleramu karena jadi pejabat baru, terus mau ganti-ganti semua, itu tidak bisa," kata Luhut.
Baca juga:
- Tim Sinkronisasi Anies-Sandi: Penghentian Reklamasi Sesuai Hukum
- BKPM: Anies-Sandi Tak Bisa Langsung Batalkan Izin Reklamasi
Jangan ambisius
Menanggapi pernyataan Luhut, ahli Ilmu Kelautan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Muslim Muin mengingatkan pemerintah agar tidak ambisius membangun 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta secara sekaligus.
Muslim mengatakan proyek reklamasi tak akan mampu menyelesaikan masalah banjir di Jakarta. Bahkan, apabila pemerintah menyiapkan berbagai skenario antisipasi, kata Muslim, proyek reklamasi tak akan benar-benar layak dibangun di Teluk Jakarta.
"Kalau mau diperbaiki, kita mau tahu dulu seperti apa perbaikannya. Kalau diperbaiki, 'saya konsepnya begini saja' maka tidak ada gunanya mereklamasi Teluk Jakarta," kata Muslim kepada KBR, Selasa (11/7/2017).
Meskipun ada skenario mengantisipasi dampak buruk reklamasi, Muslim menganggap skenario itu tidak tepat.
"Kalau PLTU harus tetap pindah kalau reklamasi seperti itu. Pelabuhan perikanan juga harus pindah, tidak mungkin tidak. Kalau 17 pulau ini dilanjutkan, saya kok ragu ya," kata Muslim.
Muslim mengatakan, reklamasi di Teluk Jakarta justru berpotensi memperparah ancaman banjir dan penurunan muka air tanah daratan Jakarta. Selain itu, reklamasi juga akan menyumbat aliran dari 13 sungai di Jakarta yang mengarah ke Teluk Jakarta.
Baca juga:
-
Bappenas: Ada Peluang Desain NCICD Berubah
- Sengketa Informasi Kajian Reklamasi Bikin Bingung, Majelis KIP Usul Langsung Putusan
Editor: Agus Luqman
