Kerusuhan Tanjung Balai, SETARA: Pemerintah Harus Ungkap Aktor Penggerak

"Di akar rumput itu masih ada ganjalan-ganjalan yang memicu konflik lanjutan," kata Bonar kepada KBR.

, NUSANTARA

Minggu, 31 Jul 2016 08:22 WIB

Author

Yudi Rachman

Kerusuhan Tanjung Balai, SETARA: Pemerintah Harus Ungkap Aktor Penggerak

Suasana Vihara Tri Ratna pasca kerusuhan yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara pada Sabtu (30/7/2016). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta - Setara Institute mendesak pemerintah agar segera mengungkap provokator dan meenyelesaikan akar masalah terkait kerusuhan yang berujung pada pembakaran dan perusakan vihara dan klenteng di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Wakil Koordinator Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan,insiden ini menunjukkan bahwa ada akar permasalahan intoleransi yang belum terselesaikan.

"Di akar rumput itu masih ada ganjalan-ganjalan yang memicu konflik lanjutan," kata Bonar kepada KBR.

Itu sebab ia meminta pemerintah untuk tak lagi menuntaskan masalah kerukunan antar-umat beragama dengan cara-cara yang instan.

"Yang terjadi di Tanjungbalai itu bukan hanya semata-mata kecurigaan antar perbedaan agama tetapi juga tentu ada faktor-faktor lain. Itu yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengurai, apa faktor-faktor lain yang menyebabkan kejadian semacam itu," imbuhnya.

Bonar pun menambahkan, kejadian intoleransi di Sumatera Utara sudah kerap terjadi dengan motif yang kerap sama. Dia menduga, ada pihak yang sengaja memanaskan kondisi sehingga kerusuhan di kota itu cepat tersulut.

"Pemerintah juga harus bersikap tegas untuk menguak siapa aktor di balik kejadian itu," katanya.

Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani turut menegaskan, kepolisian harus mengungkap aktor penggerak kerusuhan.

"Memang pemicunya sederhana yakni protes warga atas pengeras suara dari sebuah tempat ibadah, tetapi soal sepele yang terjadi di tengah masyarakat yang kurang toleran maka berbalas kerusuhan, apalagi diduga kuat terdapat sejumlah aktor yang memprovokasi," ungkap Ismail dalam keterangan tertulisnya yang diterima KBR.


Rumuskan Kebijakan Hentikan Aksi-aksi Intoleran

Ia pun meminta masyarakat untuk tak mudah terprovokasi dan melakukan aksi-aksi intoleran serta kekerasan lanjutan.

"Ini memberikan pembelajaran bagi semua pihak, kondisi intoleransi di tengah masyarakat semakin meningkat. Berbagai peristiwa pelanggaran kebebasan beragama danberkeyakinan yang terus terjadi mengonfirmasi status toleransi masyarakat yang semakin menipis," imbuhnya.

Baca Juga: Pasca Rusuh di Tanjung Balai, Warga Tionghoa Masih Ketakutan

Itu sebab, kata dia, pemerintah harus mengambil langkah mendasar untuk merespon rentetan peristiwa pelanggaran yang terus terjadi. Tindakan kepolisian mempertemukan tokoh-tokoh agama untuk meredam situasi, kata Ismail, dinilai sudah tepat. Namun ia berharap polisi dan pemerintah tak hanya bertindak sebagai 'pemadam kebakaran' melainkan harus merumuskan langkah dan kebijakan menyeluruh untuk menyelesaikan masalah intoleransi.

"Kementerian Agama dan Kemendagri memegang peranan kunci mengelola hubungan antar agama, meningkatkan toleransi, dan menghapus praktik diskriminasi atas dasar agama/keyakinan. Hampir dua tahun menjabat, Tjahjo Kumolo dan Lukman Hakim Saefudin, belum menunjukkan langkah dan kebijakan yang mendasar, berbasis fakta, komprehensif dan berdasar pada Konstitusi RI," paparnya.

Sebelumnya, kerusuhan massa terjadi di Kota Tanjungbalai pada Jumat (29/7/2016) malam hingga Sabtu dini hari. Insiden ini menyebabkan perusakan sejumlah vihara dan klenteng.




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Penyalahgunaan Narkoba di kalangan Pelajar dan Mahasiswa Meningkat, Penerapan Regulasi Tidak Tepat Sasaran

Kabar Baru Jam 7

News Beat

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19