DPR & Kejakgung Abaikan Keputusan IPT 1965

"Ya itu (IPT) nggak ada urusannya. Kasarnya ya EGP (emang gue pikirin) aja," kata Ketua Komisi Hukum DPR Bambang Soesatyo.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 21 Jul 2016 15:24 WIB

Author

Ria Apriyani, Yudi Rahman

DPR & Kejakgung Abaikan Keputusan IPT 1965

Logo Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag Belanda dalam kasus kejahatan kemanusiaan tahun 1965. (Foto: tribunal1965.org)



KBR, Jakarta - DPR tidak akan menanggapi hasil keputusan Pengadilan Rakyat Internasional (International People's Tribunal/IPT) dalam kasus tragedi 1965.

Ketua Komisi Hukum, Bambang Soesatyo mengatakan akan mengikuti reaksi pemerintah. Menurutnya, hasil keputusan itu tidak memiliki kekuatan hukum yang resmi.

"Saya sepakat dengan tanggapan Pak Luhut atau pemerintah. Ya itu (IPT) nggak ada urusannya. Kasarnya ya EGP (emang gue pikirin) aja. Nggak ada itu genosida. Dulu kan PKI membunuh keluarga kita, sekarang keluarga ABRI juga kan memiliki perasaan yang sama. Orang-orang seperti itu ya mesti dibumihanguskan dari Indonesia," kata Bambang, Kamis(21/7/2016).

Pekan ini, hakim Pengadilan Rakyat Internasional IPT 65 mengumumkan hasil pengadilan di Den Haag Belanda, terkait kasus pembantaian orang-orang yang terlibat atau diduga terlibat PKI.

Sidang itu memutuskan pemerintah Indonesia telah melakukan kejahatan kemanusiaan. Mereka juga menyebut adanya keterlibatan pihak Amerika Serikat, Inggris dan Australia dalam peristiwa itu. Pemerintah saat itu juga disebut telah melakukan genosida.

Hakim IPT 1965 yang dipimpin Zak Yacoobs dari Afrika Selatan merekomendasikan pemerintah untuk meminta maaf, membayar kompensasi, dan menghukum aktor yang terlibat sebagai pelaku.

Kordinator IPT 65, Nursyahbani Katjasungkana, mengatakan akan menyerahkan hasil tersebut ke DPR.

Sikap Kejakgung

Sikap penolakan juga disampaikan Kejaksaan Agung yang menolak menggunakan rujukan vonis pengadilan rakyat IPT 1965 dalam penyelesaian tragedi kemanusiaan 1965.

Juru bicara Kejaksaan Agung Mohammad Rum mengatakan lembaganya hanya mengacu pada hukum positif yang dimiliki Indonesia berupa Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Rum mengatakan Kejaksaan Agung hanya akan menerima rekomendasi dari institusi resmi seperti Komnas HAM untuk memulai langkah penyelidikan kasus HAM.

"Sementara itu yang kita lihat. Kita hanya tunduk pada Undang-undang kita aja. Kita kan sudah ada Undang-undang HAM. Keputusan IPT itu tidak jelas, kita tidak tahu juga. Kalau kasus HAM ada prosesnya, ada penyelidik HAM, penyidiknya, kita pakai hukum positif kita saja. Kita tidak merujuk kepada keputusan itu," juru bicara Kejaksaan Agung Mohamad Rum kepada KBR, Kamis (21/7/2016).

Rum menambahkan, Jaksa Agung M Prasetyo juga sudah menyampaikan berulangkali penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu dilakukan melalui mekanisme non yudisial atau rekonsiliasi.

"Pak Jaksa Agung sudah jelas bahwa kasus HAM masa lalu penyelesaiannya akan non yudisial. Kita pakai hukum positif yang ada sama kita saja," ungkapnya.

Editor: Agus Luqman
 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN