Bagikan:

Angka Buta Huruf di Papua 30 Persen, Anggaran Pendidikan dari APBD Terendah se-Indonesia

"APBD nya 11 triliun, yang dialokasikan dari APBD untuk pendidikan hanya Rp100 miliar. Bagaimana mungkin?" kata Mendikbud Anies Baswedan.

BERITA | NASIONAL

Jumat, 15 Jul 2016 16:34 WIB

Angka Buta Huruf di Papua 30 Persen, Anggaran Pendidikan dari APBD Terendah se-Indonesia

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/6). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Kementerian Pendidikan mendorong percepatan pembangunan pendidikan di Papua.

Menteri Pendidikan Anies Baswedan mengatakan sampai saat ini tingkat akses, mutu dan tata kelola pendidikan di Papua masih rendah.

Anies mengatakan berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah Papua ada ribuan sekolah rusak dan angka buta huruf di wilayah itu mencapai hampir 30 persen. Salah satunya disebabkan alokasi anggaran pendidikan yang rendah yakni hanya 1 persen dari total APBD, atau terendah di seluruh Indonesia.

"APBD nya 11 triliun, yang dialokasikan dari APBD untuk pendidikan hanya Rp100 miliar. Bagaimana mungkin? Rp100 miliar itu nggak sampai 1 persen untuk pendidikan. Jadi, kita lihat kondisinya. Kelas yang rusak SD saja ada 7600 yang rusak, 2,300 ruang kelasnya nggak bisa dipakai. Kondisi SMP juga sama, ada 2,200 sekolah yang rusak, yang tidak bisa dipakai 300 kelas," kata Anies seusai rapat di Kemenko Polhukam, Jumat (15/7/2016).

Anies Baswedan menambahkan, pemerintah daerah juga seharusnya membenahi tata kelola anggaran. Ini mengingat adanya pembiayaan pendidikan sebesar Rp457 miliar dari APBN.

"Dana Otsus Papua itu luar biasa, (dana) dari Jakarta berarti empat kali (alokasi APBD). Ini seharusnya bisa dikelola," kata Anies.

Menurut Anies, dengan rezim otonomi daerah, pemerintah pusat tidak bisa melakukan intervensi langsung ke daerah. Anies memilih untuk menerbitkan neraca pendidikan daerah di setiap kabupaten, sehingga masyarakat juga ikut mengawasi kebijakan pemimpinnya.

"Justru yang dilakukan adalah bagaimana memastikan dana itu digunakan dengan baik. Kita akan laporkan (Neraca) tiap tahun, kita cetak seribu eksemplar tiap kabupaten," kata dia.

Sebagai langkah konkret lain, Kementerian Pendidikan berencana mengumpulkan 52 perusahaan yang memiliki CSR pendidikan di Papua. Langkah ini bertujuan agar program CSR untuk pembangunan pendidikan tersebut tersebar merata di seluruh Papua.

"Jangan nanti, misalnya, ada satu daerah yang semuanya bergerak di sana, daerah lain tidak, nggak merata. Terus ada yang mengerjakannya redundant, pengulangan. Sudah dikerjakan perusahaan A, nanti enam bulan lagi perusahan B datang, mengerjakan hal yang sama," lanjut Anies.

Selain itu, Kementerian bakal membentuk desk Papua dan Papua Barat di Kemendikbud.

Disinggung tentang potensi gerakan masyarakat Papua memisahkan diri dari NKRI, Anies merespon bahwa tidak terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan bisa menjadi salah satu alasan.

"Kalau (kebutuhan pendidikan) itu dapat, ya sudah akan menjadi bagian Indonesia dengan bahagia, otomatis. Kalau itu nggak dapat, muncul alasan macam-macam. Saya rasa, bagian kita, itu bagaimana mengelola agar semua indikator sosial ekonomi itu terpenuhi," ujar dia.

Editor: Agus Luqman
 

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

100 Hari Kerja Menteri ATR/BPN, Reforma Agraria Belum Memihak Petani

Most Popular / Trending