Pihak Asing di Tolikara? Jubir Menlu: Tunggu Hasil Investigasi

Kepala Badan Intelejen Nasional, Sutiyoso nilai ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kisruh di Tolikara, Papua untuk serang Pemerintah.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 23 Jul 2015 15:25 WIB

Author

Nurji

Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi (kanan) berbincang dengan Wakil Menlu Abdurrahman Mohammad Fa

Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi (kanan) berbincang dengan Wakil Menlu Abdurrahman Mohammad Fachir (kiri) dan Juru Bicara Kemenlu Armananta Christiawan Nasir (tengah). Foto: Antara

KBR,Jakarta- Kementerian Luar Negeri enggan menjawab adanya dugaan keterlibatan asing dalam kerusuhan di Tolikara, seperti yang disebut Badan Intelejen Negara BIN. Juru bicara Kemenlu Armanatha Nasir meminta masyarakat menunggu hasil dari proses investigasi yang masih dilakukan. Kata dia, dugaan itu baru dapat diverifikasi setelah ada laporan dari otoritas keamanan dalam negeri.

"Itu kan sedang diinvestigasi. Kemaren saya baca juga di media, menteri dalam negeri juga sudah datang kesana. Ya kita tunggu saja dari hasil investigasi itu. Kita kan tidak bisa berspekulasi siapa yang terlibat. Itu kan investigasi yang dilakukan pihak keamanan, kalo kemenlu itu urusanya dengan luar negeri," ujar Arrmanatha Nasir, Kamis (23/7/2015).

Sebelumnya, Kepala Badan Intelejen Nasional, Sutiyoso menilai ada pihak tertentu yang memanfaatkan kisruh di Tolikara, Papua. Ia mengatakan peristiwa yang terjadi di Tolikara tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh pihak-pihak pihak asing yang ingin memanfaatkan untuk menyerang pemerintah.

Editor: Malika

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Jaksa Agung Diminta Klarifikasi Pernyataan bahwa Tragedi Semanggi I-II Bukan Pelanggaran HAM Berat