Share This

Pengamat: Permen Kominfo soal Data Pribadi Tak Bertaji

Seharusnya peraturan tersebut berbentuk undang-undang yang mencantumkan ancaman hukuman pidana.

BERITA , NASIONAL

Rabu, 29 Jul 2015 10:05 WIB

Pengamat: Permen Kominfo soal Data Pribadi Tak Bertaji

Ilustrasi internet. Foto: Antara

KBR,Jakarta - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang perlindungan data pribadi dinilai tidak akan berpengaruh banyak terhadap perlindungan privasi pengguna internet. 

Pengamat telematika Wigrantoro Roes Setiyadi mengatakan harusnya peraturan tersebut berbentuk undang-undang yang mencantumkan ancaman hukuman pidana. Sebab, Permen hanya mengatur sanksi administratif yang seringkali tidak dijalankan.

"Karena dari sisi hirarkinya itu hanya berbentuk Permen. Seringkali tumpul. Contohnya saat ada peraturan menteri tentang kewajiban operator telekomunikasi mendaftar soal pelanggan prabayar, itu tidak diimplementasikan," kata Wigrantoro kepada KBR (29/7/2015).

Akhir bulan depan, pemerintah menargetkan pengesahan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang perlindungan data pribadi. Substansi pokok perlindungan meliputi proses perolehan, pengolahan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan data. Ini menyusul banyaknya penyalahgunaan data pribadi pengguna internet oleh perusahaan telekomunikasi dan periklanan. 

Menurut Wigrantoro, banyaknya penyalahgunaan data pribadi tak lepas dari perilaku pengguna internet sendiri. Kata dia, masyarakat pengguna internet kerap kali terlalu mempublikasikan kebiasaan, sehingga data pribadi mereka terpublikasi kepada umum dan rawan disalahgunakan.  

Editor: Citra Dyah Prastuti

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.