HEADLINE

Simposium Anti-PKI, Luhut Bantah Setujui Rekomendasi

""Pak Luhut sepakat dengan kita. UU harus ditegakkan. PKI tidak boleh ada di kita punya negeri." Ujar Rizieq."

KBR, Jakarta- Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan membantah menyetujui semua rekomendasi simposium anti-PKI. Kata dia, tim perumusnya masih mendengar masukan dari berbagai pihak.

Sore tadi, Luhut  kembali disambangi oleh sejumlah pensiunan TNI dan FPI. 

"Ya baik-baik udah selesai. Ga ada yang  anu. Tadi kan dengar ketawa-ketawa. (Katanya sudah setuju dengan rekomendasi mereka?) Ya semua diserahkankan. Kalau sesuai dengan garis pemerintah dengan 3 tadi, Tap MPRS 25/66. 27 Undang-Undang itu, dan 2003 (Tap MPR No.1/Tahun 2003). Ya pasti harus dalam koridor itu," kata Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan  usai menemui tim simposium anti-PKI, Jumat(3/6/2016).

Sebelumnya, usai keluar dari kantor Kemenkopolhukam, pentolan FPI,  Rizieq Shihab mengklaim Luhut menyetujui 9 poin rekomendasi yang mereka serahkan.

"Pak Luhut sepakat dengan kita. UU harus ditegakkan. PKI tidak boleh ada di kita punya negeri." Ujar Rizieq.

Rekomendasi, ujar Luhut, ditargetkan selesai dalam bulan-bulan ini. Tim perumusnya masih berusaha mencari titik temu dari berbagai masukan yang ada. Namun ia menegaskan bahwa negara juga menyesalkan apa yang terjadi di tahun 65/66.

"Kita sudah berkali-kali katakan menyesalkan apa namanya, kira-kira begitulah, peristiwa tahun 1965. Kira-kira begini (isi rekomendasi yang diserahkan ke Presiden). Murninya nantilah, nanti saya salah lagi."

Editor: Rony Sitanggang

• tragedi65
• Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan
• simposium mengamankan pancasila dari pki