Bagikan:

Simposium Anti-PKI, Kiki: PKI Harus Minta Maaf

"Kalau kita cerita korban, lalu bagaimana korban yang dibunuh PKI? Kalau mereka menuntut, kami juga boleh dong,"

BERITA | NASIONAL

Kamis, 02 Jun 2016 20:53 WIB

Simposium Anti-PKI, Kiki: PKI  Harus Minta Maaf

Ketua Panitia Simposium anti-PKI, Kiki Syahnakri. (Foto: KBR/Quinawati P.)

KBR, Jakarta - Ketua Panitia Simposium Anti-PKI Kiki Syahnakri menyebut Bedjo Untung sebagai Ketua CC PKI harus meminta maaf kepada pemerintah dan rakyat atas tragedi yang terjadi pada peristiwa 1948. Hal itu disampaikan Kiki pasca keluarnya sembilan rekomendasi di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (2/6/2016).


"(Siapa PKI yang harus minta maaf?) PKI yang sekarang. (Siapa pak?) Ketua CCnya sudah ada. (Siapa?) Bedjo Untung itu. Kalau kita cerita korban, lalu bagaimana korban yang dibunuh PKI? Kalau mereka menuntut, kami juga boleh dong," kata Kiki pada KBR.

Bedjo Untung yang disebut Kiki adalah ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP)  65. Dia pernah ditahan lantaran dianggap terkait PKI lantaran aktif di Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) . Pada saat itu usianya baru 17 tahun.


Kiki juga mengklaim, sembilan rekomendasi yang disampaikan hari ini telah melalui kajian tim perumusnya yang dilakukan pada hari pertama.


"Iya dong. kita ada tim notulen. (cepat sekali keluar?) kenapa harus lama-lama. Kita tak kaji lagi apa yang menjadi bahan pembicaraan. Sudah direkam semua tadi malam, mereka kerja sampai tengah malam. (Tak ada tim perumus?) Mereka S2, ada S3, mereka itu tim perumus. Mereka langsung mengolah."


Kata dia, rekomendasi tersebut sudah diserahkan ke Kemenkopolhukam untuk kemudian disatukan dengan rekomendasi kepanitiaan Agus Widjojo yang digelar di Arya Duta, Jakarta, pada 18-19 April 2016.

"Kita berharap rekomendasi disandingkan," pinta pensiunan mayor jenderal itu.


Simposium Anti-PKI menelurkan 9 rekomendasi. Di antaranya PKI harus meminta maaf kepada rakyat dan pemerintah serta membubarkan diri dan menghentikan segala kegiatannya dalam bentuk apapun. Selain itu, pemerintah diminta agar tak mengutak-atik masa lalu karena akan membangkitkan luka lama dan memicu konflik horizontal. Sehingga lebih baik melupakan masa lalu. 


Editor: Rny Sitanggang

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Jalan Berliku Warga Ibu Kota Dapatkan Udara Bersih