Simposium 65, Korban Tak keberatan Rekomendasi Digabung

"Saya minta nantinya akan dikaji lebih mendalam kalau betul-betul obyektif akan bisa diterima."

BERITA | NASIONAL

Selasa, 07 Jun 2016 22:22 WIB

Author

Wydia Angga

Simposium 65, Korban Tak keberatan Rekomendasi Digabung

Ilustrasi: Simposium anti-PKI. (Foto: KBR/Quinawati P.)

KBR, Jakarta- Korban 65 tak mempersoalkan kedua hasil simposium baik versi tragedi 65  maupun pensiunan  TNI untuk disandingkan selama objektif dan dapat diuji. Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 65, Bedjo Untung berharap negara memutuskan dan menyimpulkan hasil simposium pengungkapan tragedi 65 dengan seadilnya dan penuh martabat sesuai niat Jokowi menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.  

"Memang dari awal saya dengar dua rekomendasi itu akan disandingkan. Tetapi walau bagaimana, keputusan akhir memang mestinya di tangan orang-orang yang kredibel. Tapi kalau saya melihat tim-tim sejarahwannya itu dari ABRI saya kira masih kurang netral. mustinya ada sejarahwan yang netral seperti romo Baskoro," ujar Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 65, Bedjo Untung kepada KBR (7/6/2016).

Bedjo melanjutkan, "tapi okelah. Begini, saya minta nantinya akan dikaji lebih mendalam kalau betul-betul obyektif akan bisa diterima."

Bejo menambahkan, tim itu harus mendengarkan dua belah pihak secara obyektif dengan negara memfasilitasi pengungkapan kebenaran. Ia ingin pengkajian ini menjadi kesempatan membuka sejarah secara obyektif dan mendapat suatu hasil yang diteliti bersama.

"Kalau timnya masih berat sebelah nampaknya kurang obyektif, tapi pada akhirnya publiklah yang akan menilai juga," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah memastikan tim yang dibentuk untuk mengkaji hasil rekomendasi simposium, baik itu yang digelar oleh pemerintah maupun oleh Purnawirawan TNI AD, masih bekerja. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan tim tersebut terdiri dari berbagai pihak. Tujuannya menurutnya, agar hasil rekomendasi tersebut bisa netral dan independent.

Luhut menyebut beberapa ahli yang masuk didalam tim tersebut diantaranya, Seno Adji, Iwan dari UI, dan Aminudin Kasdi. Selain itu juga kata dia, ahli yang mengkaji rekomendasi simposium tersebut, diantaranya sejumlah guru besar dan Pusat Sejarah TNI Angkatan Darat. Hasil kajian tim tersebut, nantinya bakal diberikan kepada Presiden Joko Widodo untuk kemudian dijadikan sikap pemerintah dalam menentukan sikap terkait penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Tahun 1965.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Belgia Kewalahan Hadapi Gelombang Pandemi

Penerimaan Masyarakat terhadap Vaksin Covid-19 Masih Rendah

Ronde 6 - Petani Tembakau

Kabar Baru Jam 8