covid-19

Hukuman Kebiri, Ini Alasan Ikatan Dokter Tolak Jadi Pelaksana

Berdasarkan sejumlah penelitian, hukuman kebiri tidak menjamin hilang atau berkurangnya hasrat serta potensi perilaku kekerasan seksual.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 09 Jun 2016 18:18 WIB

Author

Rio Tuasikal

Hukuman Kebiri, Ini Alasan Ikatan Dokter Tolak Jadi Pelaksana

Ilustrasi (CC Wikiwow)

KBR, Jakarta - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak jadi pelaksana hukuman kebiri kimia yang diatur dalam Perppu Kebiri.  Sekjen IDI, Adib Khumaidi beralasan kebiri bertentangan dengan etika kedokteran. Sebab, dokter telah bersumpah tidak menggunakan ilmu pengetahuannya untuk praktik yang melawan kemanusiaan.

“Kami ingin pemerintah memahami bahwa profesi terikat dengan kode etik, kami terikat dengan sebuah sumpah profesi,” tegasnya kepada KBR, Kamis (9/6/2016).

“Apa yang jadi kode etik dan sumpah dokter itu dia bersifat universal,” imbuhnya lagi.

Adib menjelaskan, berdasarkan sejumlah penelitian, hukuman kebiri tidak menjamin hilang atau berkurangnya hasrat serta potensi perilaku kekerasan seksual.

“Kebiri kimiawi versi pemerintah sebenarnya tidak efektif,” ujarnya.

Kata dia, dokter tetap diizinkan terlibat dalam rehabilitasi korban dan pelaku. Rehabilitasi korban jadi prioritas untuk memulihkan trauma fisik dan psikis. Sementara rehabilitasi pelaku dilakukan untuk mencegah kejadian serupa dilakukan kembali.

“Dalam kerangka taraf penyembuhan kami bisa dilibatkan. Kalau sebagai eksekutor kami bertentangan,” ujarnya.

Menteri Kesehatan Nilla Moeloek sempat menolak hukuman kebiri dan menyatakan itu bertentangan dengan etika dokter. Namun, ketika Perppu Kebiri telah disahkan, Nilla mengatakan dokter bisa melakukannya karena itu perintah undang-undang.

Perppu Perlindungan Anak yang memuat hukuman kebiri disahkan Mei lalu, meski diprotes sejumlah kelompok HAM dan perlindungan anak. Perppu itu mengatur kebiri diberikan kepada pelaku kekerasan seksual pada anak. Selain kebiri, pelaku juga akan dipasang chip deteksi dan dipublikasikan identitasnya. Pemerintah saat ini sedang menyusun peraturan pemerintah untuk merinci mekanisme aturan tersebut. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Toilet Sehat untuk Semua, Sudahkah Terpenuhi?