covid-19

Heboh Vaksin Palsu, BPOM: 28 Yankes Beli via Jalur Ilegal

"Tapi jangan dulu bilang palsu karena masih diselidiki. Kalau mengambil vaksin lewat jalur yang bukan untuk penyaluran vaksin itu salah, Jalur ini sudah kita hold dulu,"

BERITA | NASIONAL

Selasa, 28 Jun 2016 15:28 WIB

Heboh Vaksin Palsu, BPOM: 28 Yankes Beli via Jalur Ilegal

Ilustrasi (sumber: Antara)

KBR, Jakarta- Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menyebut ada 28 pelayanan kesehatan di sembilan daerah di Indonesia yang membeli vaksin dari jalur ilegal. Pelayanan Kesehatan tersebut di antaranya, rumah sakit swasta dan klinik bersalin di Pekanbaru, Serang, Bandung, Yogjakarta, Palu, Surabaya, Batam hingga Denpasar.

Pelaksana Tugas Kepala BPOM Tengku Bahdar Johan Hamid mengatakan saat ini vaksin   tersebut tengah diuji keasliannya. BPOM juga akan menguji vaksin yang disita kepolisian. Uji lab akan diumumkan akhir bulan ini.

“Di Indonesia ada 28 sarana kesehatan yang mengambil vaksinnya dari jalur tidak resmi. Tapi jangan dulu bilang palsu karena masih diselidiki.  Kalau mengambil vaksin lewat jalur yang bukan untuk penyaluran vaksin itu salah, Jalur ini sudah kita hold dulu,” kata Bahdar di Gedung BPOM Jakarta, Selasa (28/6/2016)

Bahdar menegaskan vaksin palsu masuk melalui jalur ilegal atau tak resmi. Beredarnya vaksin juga karena banyaknya permintaan dari konsumen akan vaksin impor. Vaksin   yang dipalsukan juga termasuk vaksin dasar. Seperti vaksin campak, polio dan BCG. Produk yang dipalsukan berasal dari PT Biofara, PT Sanofi Grup, PT Glaxo Smith Kline GSK.

Saat ini kata Bahdar BPOM terus memeriksa dan  menelusuri vaksin palsu di daerah. BPOM juga mengevaluasi seluruh jalur distribusi vaksin dan sumber produksi.  BPOM juga melarang pelayanan kesehatan membeli vaksin lewat jalu tersebut.

“Kami hold dulu pembelian vaksin lewat  jalur tak resmi. Kalau resmi kami cek aman tidak ada masalah. Vaksin ini beradal dari jalur freelance atau asongan,” kata Bahdar. 


Pendataan

Dinas Kesehatan DKI Jakarta sudah mengintruksikan untuk pendataan vaksin-vaksin yang disediakan di seluruh layanan kesehatan mulai dari rumah sakit negeri, swasta, klinik kesehatan dan bidan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto mengatakan, pendataan sudah berlangsung mulai hari ini dan akan terus melakukan pemeriksaan untuk mendata vaksin-vaksin yang diduga palsu. Kata dia, jika dalam pendataan ditemukan adanya vaksin yang tidak jelas distributornya maka pengunaan vaksi akan diminta dihentikan.

"Kita sudah intruksikan semua Puskesmas kelurahan, kecamatan, Suku Dinas kesehatan untuk mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan baik dokter umum, bidan, perawat, klinik 24 jam dan rumah sakit swasta untuk didata. Didata, kalau dari distributornya jelas tetap boleh dipakai, yang distributornya tidak jelas dihentikan dulu sampai boleh dipakai lagi," jelas Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto kepada KBR, Selasa (28/6).

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto  menunggu keputusan Kementerian Kesehatan untuk melakukan vaksin ulang kepada anak-anak sekolah. Kata dia, Dinkes juga terus mendata sumber vaksin yang diberikan kepada anak-anak sekolah.

"Kalau vaksin dasar itu dari Kemenkes dan distributor Indofarma, itu asli. Kalau distributornya tidak jelas kita data dulu. Untuk vaksin ulang anak- anak sekolah kita tunggu intruksi dari Kemenkes. Itu pembuktiannya tidak mudah," ujarnya.


Editor: Rony Sitanggang

 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Semai Toleransi ala Anak Muda Bandung