Temui Jokowi, Salim Said Ingatkan Agar TNI Tak Dilibatkan di Lembaga Sipil

Jangan libatkan untuk kegiatan yang tak berurusan dengan militer.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 04 Jun 2015 17:16 WIB

Author

Khusnul Khotimah

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kiri) Foto: Antara

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kiri) Foto: Antara

KBR, Jakarta – Guru Besar Universitas Pertahanan Salim Said mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak melibatkan TNI bekerja dalam kementerian/lembaga yang tak berurusan dengan militer. Misalnya menjaga penjara dan bandara. 

Hal ini disampaikan Salim saat makan siang bersama Jokowi dan sejumlah tokoh senior di Istana hari ini, Kamis (4/6/2015). Kata Salim, jika TNI diizinkan untuk memegang tugas di lembaga sipil, itu akan menjadi langkah TNI masuk ke dunia politik. Padahal reformasi pada 1998 malah berjuang untuk memisahkan TNI dari dunia politik.

“Menteri-menterinya jangan menggoda-goda tentara mengerjakan pekerjaan sipil. Implikasinya kalau dia (TNI) ditaruh di sana, you mendidik tentara mengerjakan pekerjaan sipil. Akibatnya apa? Kalau lama-lama tentara kayak bilang: “Ah sipil, itu urusan sipil gampang, saya bisa kerjain”. Nah itu langkah mereka masuk ke dalam politik. Karena dia lihat sipilnya gak becus,” kata Salim di Kompleks Istana Kepresidenan.

Salim menambahkan, permintaan kementerian/lembaga yang ingin melibatkan TNI adalah bentuk ketidakmampuan lembaga tersebut. Namun kata Salim dalam pertemuan hari ini, Jokowi merespon positif dan akan mempertimbangkan saran tersebut. 

Sebelumnya Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, ada permintaan dari sejumlah kementerian/lembaga untuk melibatkan TNI dalam melaksanakan tugas kementeriannya. Permintaan ini antara lain datang dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Hukum dan HAM. Kata Andi, selama ini penempatan prajurit di luar struktur TNI hanya terbatas di 10 lembaga. Diantaranya Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Badan SAR Nasional, dan Badan Narkotika Nasional. Namun Andi menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan kajian dan menunggu arahan presiden sesuai aturan yang berlaku.  

Editor: Citra Dyah Prastuti

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN

Perempuan dan Anak Dalam Pusaran Terorisme