BERITA

Menkeu: Daerah 'Hambat' Pertumbuhan Ekonomi

"Anggaran yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah kebanyakan tersimpan di bank dan tidak langsung dibelanjakan."

KBR, Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kinerja pemulihan ekonomi nasional kerap terkendala karena tidak termanfaatkan dengan baik dan segera di daerah. Ia menyayangkan anggaran yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah kebanyakan tersimpan di bank dan tidak langsung dibelanjakan.

"Peningkatan efektivitas penggunaan dari dana transfer khusus, terutama DAK fisik yang harus berbasis kontrak untuk menekan cash yang ada di daerah. Jadi kalau seperti sekarang, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Bulan Maret di mana pemerintah melakukan transfer selalu tepat waktu setiap bulan, namun kemudian transfer itu hanya berhenti di bank. Dan tidak dijadikan operasi untuk bisa bersama-sama pemerintah pusat mendorong ekonomi di daerah," ujar Sri Mulyani dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 (04/05/21).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan penggunaan anggaran daerah yang terlambat berdampak pada pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal terakhir 2020. Yakni ekonomi Indonesia terjebak dalam resesi -2,07 persen untuk keseluruhan tahun.

"Kekuatan mendorong kembali pada kuartal 3-kuartal 4, tahun lalu terlihat menurun, karena pemda tidak melakukan eksekusi secepat dan setepat yang diharapkan," katanya.

Sri Mulyani menekankan pemulihan ekonomi mengandalkan peran pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran belanjanya.

"Ini memberikan signal belanja daerah cenderung mengandalkan TKDD dan PAD yang masih kecil, sedangkan transfer yang diberikan pemerintah pusat tidak cepat dieksekusi," ucapnya.

Ia berharap koordinasinya dengan Kementerian Dalam Negeri dapat mendorong peningkatan kualitas belanja daerah dari kebijakan transfer ke daerah dan dana desa, pada tahun depan.

"Kami mendorong pengunan DAU dan DBH untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Tidak hanya untuk habis bagi birokrasi tetapi juga untuk penggunan anggaran APBD bagi pemulihan ekonomi daerah," tegasnya.

Dana Daerah Disimpan di Bank

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan para kepala daerah se-Indonesia untuk segera membelanjakan dana APBD. Menurutnya, pemerintah harus mempercepat belanja pemerintah dan mendorong belanja masyarakat untuk memulihkan ekonomi. Namun kata dia, fondasi paling awal pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19.

"Kita harus mempercepat belanja pemerintah terutama berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya serta mendorong belanja masyarakat, demand side harus diperbesar, sisi permintaan harus diperbesar. Kemarin saya sudah mengingatkan di akhir Maret 2021, di perbankan masih ada uang APBD provinsi, kabupaten, dan kota Rp182 triliun yang seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan dan sisi konsumsi," ujar Jokowi di Istana Negara, Selasa (4/5/2021).

Jokowi meminta pemerintah daerah bersama pemerintah pusat meningkatkan belanja modal agar ekonomi dapat bergerak. Ia mengaku telah telah menginstruksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengingatkan seluruh kepala daerah agar secepatnya membelanjakan APBD. Hal ini bertujuan agar konsumsi masyarakat daerah bisa tumbuh lebih cepat.

Editor: Sindu Dharmawan

• pertumbuhan ekonomi
• Transfer Daerah
• Kemenkeu
• Dana Daerah
• Anggaran Belanja
• DAK
• PAD
• Presiden Joko Widodo
• DAU
• DBH