BERITA

Jokowi Instruksikan Evaluasi PSBB di 4 Provinsi

""Mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan dan mana yang masih kendor. Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan""

Jokowi Instruksikan Evaluasi PSBB di 4 Provinsi
Seskab Pramono Anung mengikuti Rapat Terbatas kabinet di kantornya, Senin (04/05). (Medsos Setkab)

KBR, Jakarta-  Presiden Joko Widodo menginstruksikan Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan kepala daerah melakukan evaluasi penerapan pembatasan sosial berskaala besar (PSBB). Jokowi mengatakan, evaluasi diperlukan untuk mengetahui keefektifan implementasi di lapangan, serta perbaikan yang perlu dilakukan di tingkat Provinsi hingga Kabupaten Kota. 

"Saya ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif dan saya melihat beberapa Kabupaten dan Kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua. Ini perlu evaluasi, Mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan dan mana yang masih kendor. Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di Kota Kabupaten maupun provinsi yang melakukan PSBB," ujar Jokowi saat Videoconference, Senin (4/5/2020).

Jokowi menambahkan, evaluasi menyeluruh harus segera dijalankan, mengingat penerapan PSBB telah dilakukan di 4 Provinsi dan 22 Kabupaten dan Kota. Ia menegaskan, bahwa dari evaluasi akan terlihat kelebihan dan kelemahan dari penerapan PSBB.


Target Terukur

Presiden Joko Widodo meminta daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dapat memiliki target yang terukur. Jokowi mencontohkan, target yang bisa menjadi sasaran dari daerah PSBB antara lain jumlah pengujian sampel, hingga penelusuran kontak warga di dalam wilayah zona merah.

"Setiap daerah yang melakukan PSBB harus memiliki target-target yang terukur. Ada targetnya misalnya berapa jumlah pengujian sampel yang telah dilakukan, tes PCR yang dilakukan, apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan, berapa yang telah di tracing setiap hari ini, betul-betul ini harus dikerjakan," ucap Jokowi saat Videoconference, Senin (4/5/2020).

Jokowi menambahkan, proses pemantauan isolasi dari pemerintah daerah kepada warga yang berstatus ODP, PDP, maupun positif Covid-19 harus dilakukan secara maksimal. Ia menegaskan, protokol ketat hingga evaluasi PSBB perlu segera dilakukan, agar percepatan penanganan Covid-19 bisa berjalan secara paralel.

"Apakah isolasi yang ketat juga dilakukan, karena saya melihat ada yang sudah positif aja masih bisa lari dari rumah sakit, yang PDP masih beraktivitas kesana kemari. Kemudian juga apakah warga yang beresiko yang manula yang memiliki riwayat penyakit, riwayat komorbid (penyakit penyerta) ini sudah diproteksi betul. Evaluasi-Evaluasi yang terukur seperti ini perlu dilakukan," ujar Jokowi.


Editor: Rony Sitanggang

  • Bansos
  • Presiden Jokowi
  • evaluasi
  • PSBB

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!