Indonesia Dikejar Waktu Pertahankan Slot Orbit 123 BT

"Slot Orbit 123 Bujur Timur yang diminta Presiden Jokowi untuk dipertahankan itu, terancam hilang. Pasalnya posisi itu kini kosong. Sedangkan Kemenhan yang ditugasi mengisi, terlebit sejumlah masalah."

KBR, Jakarta - Pemerintah berupaya mempertahankan slot orbit 123 derajat bujur timur agar tidak lepas ke negara lain. Caranya, menurut Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemenhan Bambang Hartawan dengan membeli satelit baru untuk mengisi slot yang kini kosong. Selain lebih ekonomis, faktor keamanan pun menjadi pertimbangan. 

"Kalau Pak Menteri inginnya kita enggak sewa. Kita beli, punya sendiri, kita kendalikan sendiri. Jadi kita kontrolnya gampang. Enggak dikontrol pihak lain, enggak disadap," kata Bambang di Jakarta, Senin(14/5/2018).

Bambang mengungkapkan, Kemenhan telah memesan satelit militer ke konsorsium Airbus Defense and Space. Rencananya, satelit itu diluncurkan tahun depan. Namun menurutnya kini proyek tersebut terpaksa tertunda karena uang muka belum dibayarkan. Padahal kata dia, slot yang kosong itu harus segera diisi sebelum 2020.

Langkah mengamankan slot orbit 123 derajat bujur timur tersebut sesuai mandat Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Pertahanan. Posisi itu dinilai strategis untuk dipertahankan karena bisa menjangkau seluruh Asia Pasifik. Sampai 2015, slot itu ditempati satelit Garuda-1 milik Indonesia. Namun satelit itu lantas bergeser dan digantikan sementara oleh satelit Artemis yang disewa Kemenhan.

Namun masalah lain muncul, Kemenhan menunggak uang sewa satelit sebesar US$ 16,7 juta. Setahun sudah kementerian di bawah Ryamizard Ryacudu itu tak membayar sewa satelit ke Avanti Communications Group. Dari total kontrak sewa senilai US$30 juta, Kemenhan baru membayar sebesar US$13,2 juta.

Masalah itu pun berujung pada gugatan yang dilayangkan Avanti ke Badan Arbitrase Internasional.

Baca juga:

• Menkominfo: Sudah Waktunya Satelit Telkom 1 Diganti 
  
• LAPAN Luncurkan Satelit Buatan Lokal 
  

Digugat di Arbitrase

Kementerian Pertahanan kini berupaya merayu perusahaan satelit asal Inggris tersebut agar mau mencabut gugatannya. Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemenhan, Bambang Hartawan sudah tiga kali menemui perwakilan perusahaan.

Kemenhan meminta perpanjangan waktu untuk membayar sisa tagihan penyewaan satelit Artemis.

"Saat kami harus menyelesaikan administrasi, harus normal. Kan jadi enggak ketemu. Kami bicarakan terus dengan kementerian lain. Proses di Indonesia kan lama. Nego dengan Kemenkeu, tapi sana sudah enggak tahan. Gimana belum bayar, belum bayar," kata Bambang di Jakarta.

Bambang menegaskan kementeriannya akan membayar seluruh tagihan yang tersisa. Hanya saja mereka butuh waktu untuk menyelesaikan masalah yang menghambat pencairan dana.

Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemenhan, Tata Endrataka, mengatakan kementeriannya sebenarnya sudah menyisihkan anggaran untuk pembayaran sewa. Hanya saja, uang tidak cair karena masalah administrasi. Tata menampik masalah yang terjadi karena ketidaksepahaman antara sejumlah kementerian.

"Tidak ada masalah. Hanya miskomunikasi. Dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan di bawah."

Baca juga:

• Satelit LAPAN Mampu 50 Tahun Bertahan di Orbit 
  
• RI Gunakan Nanosatelit Awasi Pencurian Ikan  

Pasca menunggak, Avanti sudah menarik satelit Artemis dari orbit 123 derajat bujur timur. Padahal aturan internasional mewajibkan posisi itu tidak boleh kosong.

Meski begitu, kata Bambang, pemerintah Indonesia masih punya waktu tiga tahun untuk mengisi kembali slot orbit tersebut. Pasca menyewa Artemis di 2016, Indonesia diberi waktu hingga 2020 untuk menempatkan satelit lain. 

Slot orbit 123 derajat bujur timur itu juga dinilai strategis karena terdaftar sebagai slot khusus satelit L-band. Di seluruh dunia, hanya ada delapan negara yang memiliki slot tersebut. Bambang menjelaskan, satelit L-band sangat cocok untuk kepentingan pertahanan. Karena bisa digunakan dalam kondisi cuaca apapun. Menurutnya, sudah ada dua negara yang mengincar slot orbit tersebut.



Editor: Nurika Manan

• slot orbit 123
• orbit 123 BT
• Kementerian Pertahanan
• Satelit
• Gugatan Arbitrase
• Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemenhan Bambang Hartawan
• Bambang Hartawan