Dituding Sebarkan Identitas Pribadi, Ini Kata Mendagri Tjahjo

KBR, Jakarta- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah tudingan menyebarkan KTP elektronik aktivis LBH Jakarta, Veronika Koman. Tjahjo justru menyalahkan wartawan atas kejadian tersebarnya data pribadi pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu.

Sebelumnya, Tjahjo memprotes orasi Veronika Koman pada Selasa (9/5) di Mako Brimob tempat Ahok ditahan. Veronika menyebut rezim Jokowi lebih parah dari rezim SBY. Tjahjo akan mengirim surat kepada Veronika untuk meminta klarifikasi atas pernyataannya itu.

Data e-KTP Veronika disebarkan Tjahjo di grup Whatsapp wartawan Kementerian Dalam Negeri

"Yang nyebar kan teman anda aja wartawan, satu orang aja. Dia tanya, mau ngirim apa sudah data, bukti. Ada buktinya, ini buktinya, kan nggak mungkin saya ngirim surat tanpa data validnya," kata Tjahjo di kompleks Istana, Jumat (12/5/2017). 

Tjahjo mengatakan, sikapnya itu merupakan bentuk pembelaannya kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya anak buahnya pak Jokowi saya sebagai Mendagri saya wajib tanya. Kalau (kasus)  lain digugat kan relawan yang menggugat, kasus buku undercover, kasus tukang sate,  Rizieq, Munarman, semua ada yang gugat," ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, Veronika tak seharusnya mengaitkan vonis Ahok dengan Presiden Jokowi. Kata dia, pernyataan Veronika itu termasuk fitnah, bukan kritik. Itu sebab, ia menolak tindakannya disebut antikritik.

"Kok kamu sebut urusan si Ahok yang dihukum pengadilan, kok yang disalahkan pak Jokowi. Hubungannya pak Jokowi apa? Hakim itu netral, tanggung  jawab ke Tuhan bukan ke pak Jokowi."

Baca: Mendagri Teror Aktivis LBH Jakarta

Tjahjo telah mengirim surat kepada Veronika untuk meminta klarifikasi. Ia menjamin tujuan langkahnya ini hanya untuk mengingatkan.

"Saya hanya mau minta klarifikasi apa sih maksudnya dia seperti itu. Mungkin karena dia emosional. Kalau dia clear, clear, saya nggak macam-macam, mengingatkan aja," tutur politisi PDI Perjuangan ini.

Editor: Rony Sitanggang