HEADLINE

YPKP '65 Akan Serahkan Rangkuman Kuburan Massal Besok

"Data lengkap kuburan itu akan diberikannya jika Menteri Luhut berani menjamin kuburan massal tersebut tak akan dirusak orang yang tak bertanggung jawab."

Wydia Angga

YPKP '65 Akan Serahkan Rangkuman Kuburan Massal Besok
Ketua YPKP 1965 Bejo Untung(kanan) dan aktivis 1965 Reza Muharram (kiri) bersama sejumlah korban Tragedi 1965 memaparkan laporan data mengenai jumlah kuburan massal korban tragedi 1965, Jakarta, Senin

KBR, Jakarta- Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965, Bejo Untung mengaku pertemuannya besok dengan Menteri Koordinator Bidang Polhukam Luhut Pandjaitan untuk menyerahkan rangkuman dokumen kuburan massal korban tragedi 1965. Ini dilakukan setelah lembaganya memberikan data secara lisan pada pekan lalu ke Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

Kata Bejo, untuk data lengkap kuburan itu akan diberikannya jika Menteri Luhut berani menjamin kuburan massal tersebut tak akan dirusak orang yang tak bertanggung jawab.


"Besok saya akan berikan semacam rangkuman dokumennya, karena secara hukum yang berhak kan komnas HAM. Kepada Komnas HAM saya sudah serahkan daftarnya lengkap. Nah besok di Menkopolhukam daftar rangkumannyalah tapi mirim-mirip gitu. (Kalau yang diminta data lengkapnya bagaimana Pak?) Ya nggak papa. Yang penting saya ada janji atau jaminan dari Menkopolhukam untuk menyelamatkan dan mengamankan situs-situs itu agar tidak dirusak. Karena kekhawatiran saya cuma itu," ungkap Bejo kepada KBR (8/5/2016)


Ia menambahkan 122 titik lokasi yang menjadi kuburan massal saat ini telah banyak yang berubah fungsi menjadi lahan perumahan dan pusat perbelanjaan.


"Harapan saya Menkopolhukam segera meniundaklanjuti temuan adanya kuburan massal, seperti janji beliau kalau ditemukan kuburan massal ia akan meminta maaf. Yang kedua, saya minta karena ini kerangka-kerangka orang yang juga perlu dihormati harus juga dimanusiakan, artinya harus dipindah ke tempat layak dan tentu saja koordinasi dengan Jaksa Agung, Polisi, Forensik dan sebagainya supaya menjadi data hukum," pungkasnya.


Delegasi korban '65, YPKP '65, IPT '65 akan diterima Menkopolhukam Luhut Panjaitan esok, Senin (9/5/2016) di kantornya. Luhut mengatakan bahwa peluang negara meminta maaf akan selalu terbuka apabila ada pengungkapan fakta-fakta yang menyebutkan terjadinya pembunuhan massal pasca tragedi 1965, misalnya dengan menunjukkan data-data mengenai kuburan massal yang ada di seluruh Indonesia.

Editor: Sasmito Madrim

  • tragedi65
  • kuburan massal
  • YPKP 1965
  • Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukham) Luhut Pandjaitan

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!