Yang Menghidupmatikan Hantu Komunis

"Untuk menciptakan suasana yang (chaos--Red), ini karena jelas sekali dari sejarah bahwa tentara di belakang semua ini. Sekarang aku tidak tahu, kalau dulu itu memang Kopkamtib,

BERITA | NASIONAL | NASIONAL

Jumat, 13 Mei 2016 10:09 WIB

Author

Nurika Manan

Yang Menghidupmatikan Hantu Komunis

Buku yang disita dari kamar aktivis AMAN Maluku Utara. (Foto: Akun twitter Damar Juniarto)

KBR, Jakarta - Pagi 9 Mei 2016, di Madiun. Marsiswo, Koordinator Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 65 Madiun disambangi dua anggota intelijen tentara. Mereka mengajak sarapan. Karena sudah kenal, ia manut saja, tanpa berpikir ada yang ganjil. Sesampainya di warung, rupanya berdatangan anggota intel lain.

"Awalnya mereka bilang, ayo mas ngopi dulu. Lalu ternyata begitu sampai warung makan. Kemudian berdatangan intel yang lain dari Korem, Kodim, Polres. Total ada delapan yang mengelilingi, sembilan dengan saya," ujarnya.

Dikelilingi 8 intel, Siswo ditanyai rencana perayaan HUT PKI. "Benar apa tidak nanti ada pembagian kaos dan lain sebagainya. Seperti yang di media sosial. Lha saya kan nggak tahu, malamnya ditelpon lagi, ditanya: lagi di mana? saya jawab: mau tidur pak, capek," ceritanya kepada KBR, Rabu (12/5).

Keluarga korban tragedi 65 ini mengaku heran dengan pertanyaan seputar HUT PKI.

"Interogasinya biasa. Tekanannya malah setelah saya ke Jakarta, tanggal 10 Mei. Malamnya, saya dapat info, kalau teman-teman di Madiun didatangi intel dan Banser NU. Mereka juga disweeping di rumahnya. Sampai ada kawan di LP (Lembaga Pemasyarakatan--Red) itu juga ikut disweeping. Tetapi dia memang punya kausnya (kaus gambar palu dan arit--Red), tapi itu sudah lama," ungkapnya.

Itu sebab, ia khawatir bakal ada sweeping besar-besaran oleh kelompok intoleran di Madiun.

"Waktu perjalanan ke Jakarta saya ditelpon kawan saya, Banser lagi rapat dan menyebut nama saya. Hasil pertemuan Banser itu, tanggal 13 Mei itu akan ada pertemuan di Monumen Krecek di Madiun," katanya.

Gejala Pemberangusan Hak-hak Publik di Berbagai Daerah

Bukan hanya Madiun. Aksi sweeping atau penyisiran atribut yang dianggap berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), berlangsung di sejumlah daerah.

Mulai dari penyitaan kaus, upaya pembubaran sejumlah kegiatan hingga penangkapan. "Saya takut ini tidak terkendali, kasihan teman-teman saya nanti. Ini juga bakal ada indikasi pelanggaran HAM lagi, karena ini sudah secara masif di daerah sudah mulai bergerak dan ini bahaya juga untuk yang tidak tahu," ujar Marsiswo.

Gejala pemberangusan hak-hak publik ini bermula dari pesan berantai yang muncul sekitar 7 Mei lalu. Isinya, akan ada perayaan besar-besaran Hari Ulang Tahun Partai Komunis Indonesia (PKI) yang disebut bakal berlangsung pada 9 Mei di Gelora Bung Karno, Jakarta. Sekitar 120 ribu kaus bergambar palu arit pun konon kelar disablon, siap dibagikan. Info itu, berasal dari sebuah akun facebook yang mengatasnamakan diri PKI.

Alih-alih mengusut sumber sahih soal pesta ulang tahun tersebut, polisi, bahkan tentara malah langsung bereaksi. Menangkapi dan merampas atribut yang bernuansa gambar palu dan arit. Di Tegal, Jakarta, Pamekasan, Yogyakarta, Bandung, Lampung. Meski, sebagian sitaan itu bahkan tak menyerupai simbol partai komunis.

Di Surabaya, salah satu kelompok sengaja memesan ratusan spanduk. Salah satunya bertuliskan "Masyarakat Jawa Timur Menolak Komunisme (PKI)". Spanduk serupa juga terpasang di daerah lain.

Di Tegal, Kodim 0712 Tegal menyita puluhan buku dari pameran buku di Rita Mall. Di antaranya, Siapa Dalang G30S? Fakta dan Rekayasa G30S Menurut Kesaksian Para Pelaku dan Komunisme ala Aidit.

Sementara di Ternate, Kodim 1501 Ternate menangkap empat aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Dan, merampas lima buku milik mereka. Di antaranya, Nalar yang Memberontak (Filsafat Maxisme) karya Alan Woods dan Ted Grant, Investigasi Tempo  mengenai Lekra dan Geger 1965 yang diterbitkan Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) dan buku Soe Hok Gie berjudul Orang yang di Persimpangan Kiri Jalan.


Tahun 60an, Tentara Pernah Lakukan Modus Serupa

Peneliti asal Belanda, Saskia Eleonora Wieringa yang sejak 1981 menekuni kajian terkait tragedi 1965/1966 ini mengungkapkan, fenomena serupa terjadi pada 1960an silam. Strategi tersebut dikenal dengan Psychological Warfare (Psy War) atau perang psikologis. Saat itu, kata dia, tentara menggunakannya untuk mengkambinghitamkan PKI.

Bahkan lanjut Saskia, untuk memuluskan aksinya, TNI memiliki divisi khusus untuk menyusun strategi. "Memang di Indonesia, di Bandung ada sebagian tentara yang dilatih psychological warfare. Mereka memang belajar itu, dari CIA dulu di tahun 60-an di Rand corporation. Mereka dilatih untuk melakukan itu (Psy War--Red). Ada dinas psikologi di tentara itu yang hingga sekarang pun masih ada, di Bandung," jelas peneliti yang menulis tentang sejarah gerakan perempuan Indonesia, Gerwani tersebut.

Namun bedanya, informasi di tahun-tahun tersebut masih sangat terbatas. "Tentara saat itu menguasai koran dan radio," ujarnya.

Alhasil, kekuatan dan kekuasaan mereka, tanpa tanding.

"Tidak tahu pasti strategi pada masa ini bagaimana, tapi metode masih sama, dan jelas itu dari satu sumber lalu datang ke mana-mana untuk menciptakan suasana (ketakutan--Red), menggerakkan preman-preman yang tergabung dalam kelompok tertentu (melakukan sebuah aksi--Red). Padahal yang dilakukan itu sebetulnya melanggar negara, hukum, pancasila dan agama," jelasnya saat diwawancara di Jakarta, Rabu (12/05).

Dia menduga, eskalasi tindak represif tentara melalui propaganda kebangkitan komunisme lantaran upaya pengungkapan kebenaran atas tragedi pembantaian massal 65/66 mulai terbuka. Termasuk, salah satunya melalui Simposium 65 yang disokong Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM.

"Ini naik lagi, ya tapi karena kita juga membuka (pengungkapan kebenaran tragedi 65--Red). Ini memang perjuangan kita yang lalu, 50 tahun bungkam, 50 tahun impuinitas, 50 tahun kediaman, kita mesti membuka. Nah, memang membuka hal yang begitu serius dan begitu besar itu memang tidak pernah gampang. Kita tidak bisa gampang, kita tidak bisa harap tentara bilang, ups maaf ya kita membunuh sekian orang. Tidak bisa," ucap Saskia.

Jika gabungan antara tentara dan kelompok garis keras terus dibiarkan, ia khawatir, berpotensi melahirkan situasi yang berbahaya. "Kalau tentara kanan--karena tentara juga terpecah dan kelompok muslim garis keras bergabung, ini menciptakan situasi bahaya. Seperti 65. Kita juga bisa belajar dari Pakistan dan Bangladesh," ungkapnya.

Melawan dengan Merawat Keberanian

Saskia menyangsikan kebangkitan PKI--seperti yang belakangan ini dikhawatirkan pemerintah. Sebab ia meyakini, kekhawatiran berlebih itu masih sama seperti 50 tahun silam, diciptakan tentara.

"PKI sama sekali tidak bangkit. Tapi ini diciptakan karena intel di Indonesia sangat pandai menciptakan perang psikologis. Untuk menciptakan suasana yang (chaos--Red), ini karena jelas sekali dari sejarah bahwa tentara di belakang semua ini. Sekarang aku tidak tahu, kalau dulu itu memang Kopkamtib," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Koordinator Setara Institute, Hendardi. Propaganda kebangkitan komunisme hanya modus lama yang digunakan untuk membungkam kebebasan warga dan menghalang-halangi upaya pengungkapan kebenaran serta pemulihan hak korban 65.

"Jokowi kemungkinan memeroleh masukan yg tak tepat dari para pembantunya atau bahkan pihak-pihak tertentu sengaja membelokkan fenomena intoleransi dalam bentuk pembubaran pelbagai kegiatan masyarakat sebagai bentuk kebangkitan komunisme," jelas Hendardi dalam keterangan yang diterima KBR.

Meski bahaya, masyarakat sipil dan pegiat kemanusiaan harus tetap merawat keberanian. "Kita harus berani. Situasi sekarang memang bahaya, ada goyangan sangat besar. Tapi kalau kita teguh, berani dan sadar. Tak gampang diprovokasi. Karena memang mereka mencoba memprovokasi. Karena seperti dulu, ada banyak yang bilang PKI diprovokasi untuk menyerang dulu, maka ada G30S terjadi," ujar Saskia.

Terlebih perkembangan sosial media dan keterbukaan informasi saat ini memungkinkan kegagalan perang psikologis ciptaan tentara. "Memang apa gunanya masa sekarang masuk ke penerbit, melarang buku, menyita? Karena semua saat ini bisa diakses melalui internet. Saya tidak tahu apakah itu (Psy War--Red) berhasil saat ini. Tapi kita tetap harus waspada," pungkasnya.

Editor: Damar Fery Ardiyan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Lambannya Pencairan Bansos di masa PPKM Darurat

Kabar Baru Jam 8

Platform Para Pekerja untuk Saling Berbagi

Kabar Baru Jam 10