Soeharto Tak Patut Diberi Gelar Pahlawan Nasional

Kontras: Soeharto itu jasanya besar, tetapi dosanya juga besar

BERITA | NASIONAL

Selasa, 24 Mei 2016 15:14 WIB

Author

Ade Irmansyah

Soeharto Tak Patut Diberi Gelar Pahlawan Nasional

Kontras tolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. (Ki-ka) Kepala divisi pemantauan impunitas Kontras Fery Kusuma, keluarga korban Paen Siahaan, Wakil koordinator bidang advokasi

KBR, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menolak keras wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto. Alasannya menurut Wakil Koordinator Bidang Advokasi Kontras, Yani Andiani, seorang pahlawan nasional harus memiliki integritas yang tinggi. Sedangkan, Soeharto terlalu banyak memiliki catatan kejahatan.

"Meski dia memiliki jasa kepada bangsa ini, gelar pahlawan merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan serta simbol pengakuan terhadap warga negara yang berjasa dan mendarmabaktikan hidupnya kepada negara. Seorang yang layak diberikan gelar ini dalam riwayat hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Jadi Soeharto itu jasanya besar, tetapi dosanya juga besar," ujarnya kepada wartawan pada Selasa, 24 Mei 2016 di Kantor Kontras, Jakarta.

Berdasarkan catatan Kontras, kejahatan Soeharto bisa dirunut mulai dari pelbagai pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat, pembredelan pers yang kritis hingga praktik korupsi.

"Soeharto dalang dari Kasus Tanjung Priok pada 1984, Daerah Operasi Militer Aceh yang membantai ribuan orang, tragedi Trisakti dan lain-lain. MA melalui putusan No.140 PK/pdt/205 menyatakan Yayasan Supersemar melawan hukum dan wajib membayar uang sebesar Rp 4,4 trilliun berdasarkan kurs saat itu," ujarnya.

Meski begitu, Soeharto tidak pernah dipidana. Menurut Yani, Soeharto lolos dari jerat pidana bukan karena terbukti tidak bersalah, tetapi karena kerap diulur-ulur dengan alasan sudah tua dan sakit. Itu sebab, fakta adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta kejahatan HAM yang dia lakukan selama lebih dari 30 tahun tidak akan hilang.

"Sebagaimana disebutkan dalam TAP MPR XI/1998 yang mendorong dilakukannya pengadilan bagi Soeharto dan Kroninya," ujarnya.

Oleh karenanya, apabila Presiden Jokowi tetap menyematkan gelar pahlawan tersebut, maka pemberian gelar itu sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh negara. "Ini bukan kali pertama wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto mengemuka di masa Jokowi," ujarnya.


Editor: Damar Fery Ardiyan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Ramai-ramai Mudik Dini

Kabar Baru Jam 7

Sejumlah Kendala Vaksinasi Lansia

Kabar Baru Jam 8