Bagikan:

Simposium Tandingan, Korban 65: Keputusan Ditangan Jokowi

"Sekarang tinggal keberanian dari Presiden Joko Widodo apakah akan mengungkapkan ke publik atau tidak?

BERITA | NASIONAL

Senin, 30 Mei 2016 18:08 WIB

Simposium Tandingan, Korban 65: Keputusan Ditangan Jokowi

KBR, Jakarta- Pelaksanaan simposium tandingan yang digagas sekelompok organisasi masyarakat dan purnawirawan TNI dinilai upaya sia-sia. Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 Bedjo Untung menduga, pelaksanaan simposium tersebut dilakukan untuk mempengaruhi hasil simposium, yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo telah mengantongi hasil rekomendasi dari simposium yang telah dilaksanakan, pada April lalu. Sehingga ia menganggap hasil simposium tersebut takkan berdampak terhadap keputusan tersebut.


"Rekomendasi dari Simposium yang dilaksanakan pemerintah kan sudah dirampungkan. Dan Luhut juga sudah menyerahkannya ke Presiden Joko Widodo. Nah sekarang tinggal keberanian dari Presiden Joko Widodo apakah akan mengungkapkan ke publik atau tidak? Silahkan saja para purnawirawan itu melaksanakan simposium. Tapi kan tetap saja, keputusan ada di tangan Presiden," kata Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 Bedjo Untung kepada KBR, Senin (30/05).


Bedjo  menyayangkan beberapa pensiunan  TNI yang tetap berkeras untuk melaksanakan simposium tandingan itu.  Menurut dia, mereka hanya tidak ingin aib institusinya di masa lalu, terungkap.


"Logikanya begini, buat apa mereka harus repot-repot melaksanakan simposium tandingan? Kalau memang merasa tidak salah, tidak perlu ada upaya tandingan-tandingan seperti itu. Tapi, itu kembali lagi kepada hak mereka. Ini kan negara demokrasi," katanya.


Setelah penyelenggaran Simposium Nasional 1965 oleh pemerintah pada 18-19 April lalu, sejumlah organisasi masyarakat dan pensiunan jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengaku tidak puas.


Mereka akhirnya memutuskan untuk menggelar simposium versi mereka sendiri. Upaya ini diawali oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang mengundang sejumlah ormas, terkait dengan isu kebangkitan paham komunis di Indonesia. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah bekas jenderal  TNI seperti Kiki Syahnakri, yang memiliki visi serupa dengan Menteri Ryamizard.


Akhirnya, Kiki didaulat menjadi ketua panitia simposium tandingan. Saat menggelar jumpa pers pada hari ini, Kiki menjelaskan, perbedaan simposium nasional versi pemerintah dan mereka. Fokus dalam simposium ini adalah untuk mengkritisi kebangkitan paham komunis di Indonesia.

Editor: Rony Sitanggang

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Jalan Berliku Warga Ibu Kota Dapatkan Udara Bersih